SOPPENG, MNC – Bupati Soppeng Membuka Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) Bank Indonesia, di Hotel Maryam Place jalan Kayangan, Selasa (1/112022).
Ketua Panitia Penyelenggara, Drs.H. Dipa, M.Si melaporkan bahwa, penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga lebih efisien, trasparan serta akuntabel. Pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, melalui pengembangan pembayaran digital masyarakat. Mendorong peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran digital, dan kerjasama pemda yang akan berdampak signifikan kepada peningkatan pendapatan asli daerah. Mengetahui perkembangan penerapan ETPD, kendala yang di hadapi. Serta masukan terkait percepatan digitalisasi daerah, Pelaksanaan kegiatan badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten soppeng.
Bupati Soppeng H Andi Kaswadi Razak, SE mengatakan, akselarasi dan implementasi tim percepatan dan perluasan di daerah, sebagai bentuk salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka mendorong digitalisasi, transaksi pemerintah. Agar sesuai dengan apa yang telah diatur oleh presiden nomor 3 tahun 2021, tentang percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Untuk itu kita harus menyesuaikan kemampuan, dan perkembangan teknologi khususnya dibidang transaksi keuangan. Guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan juga seimbang. Dapat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada pandemi covid 19. Soppeng memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dari wilayah sekitar, kata A.Kaswadi Razak.
Hal ini menunjukkan bahwa, aktifitas ekonomi di kabupaten soppeng di tengah pandemi covid 19 cukup baik pada tahun 2020. Dibandingkan dengan daerah lain di provinsi sulawesi selatan. Sedangkan Pendapatan daerah dari tahun 2015 hingga 2021, mengalami peningkatan. Karena adanya digitalisasi daerah berupa pembayaran secara non tunai, dan juga dipicu oleh laju pertumbuhan ekonomi. Serta kegiatan kegiatan intersifikasi, dan eksterifikasi pemerintah daerah. Dengan proses pembeyaran non tunai ini, akan memudahkan seluruh lapisan masyarakat melakukan transaksi, sebut Bupati.
Turut hadir Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Kepala BPKPD/BKD/Bapenda Kota Parepare, Kabupaten Wajo, Sidrap, dan Maros. Serta Anggota tim TP2DD Kabupaten Soppeng. (ANTHO MASLAN/MNC)
