MAKASSAR, MNC – Sebagai bagian dari penjabaran pelaksanaan program kerja, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (PWI Sulsel) mengadakan rapat konsolidasi. Rapat terkait dengan kewenangan Bidang Organisasi beserta Seksi Organisasi PWI Sulsel, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
Pertemuan berlangsung di Ruang Pendidikan Gedung PWI Prov Sulsel Jl AP Pettarani, Sabtu, (7/7/2021), lalu. Pertemuan ini sangat urgen, karena menyangkut stabilitasi kinerja kepengurusan PWI di daerah-daerah, bisa dikatakan begitu – dalam wilayah kerja PWI Prov Sulsel. Jelasnya, agenda pokok rapat pengurus saat itu, membahas persiapan pelaksanaan Konferensi PWI Kabupaten/Kota (Konferkab/kota) di 11 daerah di Sulsel. Dalam hal ini, konferensi pemilihan Ketua dan Pengurus Harian PWI Kabupaten/Kota.
Pertemuan dipimpin langsung Ketua PWI Provinsi Sulsel, HM Agus Salim Alwi Hamu. Dihadiri Pengurus Pleno, berupa Pengurus Harian, Ketua Seksi dan wakilnya. Serta unsur lainnya yang bukan pengurus pleno. Ketua PWI Sulsel, Agus Salim Alwi Hamu lebih awal menegaskan, diupayakan tahun ini (maksudnya tahun 2021), konferensi di daerah-daerah terlaksana, termasuk harus inklud dengan persiapan anggarannya.
Ketua PWI Sulsel, Pak Agus (sapaan akrabnya), pada intinya mewanti – wanti pengurus untuk berkordinasi dengan Pengurus PWI Kabupaten/Kota, agar mengakomodir calon ketua yang memenuhi syarat. “Jaga kebersamaan dan idealnya, Ketua PWI terpilih nantinya dapat bermitra baik dengan pemerintah daerah, “pinta Pak Agus yang juga Dirut Harian FAJAR itu rada bijak.
Tidak Boleh ASN dan Pengurus Parpol
Suasana rapat Pengurus Pleno, yang dipimpin Ketua PWI Sulsel HM.Agussalim Alwi Hamu.
Hal-hal penting yang mengemuka dalam pertemuan pengurus pleno tersebut antara lain, dari Sekretatis PWI Prov Sulsel, Faisal Palapa yang juga Dirut Rakyat Sulsel itu, mengkritisi kemungkinan munculnya calon pengurus PWI dari ASN (Aparatur Sipil Negara), pengurus partai politik (parpol) ataukah mantan narapidana (napi). “Calon Pengurus PWI itu tidak boleh ASN, Pengurus Parpol dan mantan Napi, ” ujar Faisal Palapa terkesan kritis.
Kemudian, Wakil Ketua (Waket) Bidang Organisasi PWI Sulsel, H Abd. Manaf Rachman, mengungkapkan bahwa sejumlah daerah telah menyatakam kesiapannya menggelar Konferkab. “Beberapa daerah yang sudah dihubungi menyatakan siap melaksanakan pemilihan ketua dan pengurus harian,” ungkap, Abd Manaf yang juga Pemimpin Redaksi Koran Media Sinergi.
Sementara Ketua Seksi (Kasi) Organisasi PWI Prov Sulsel, Marno Pawessai memaparkan, persyaratan jika ingin menjadi Calon Ketua PWI. “Syarat untuk menjadi Ketua PWI Kabupaten/Kota yakni, sudah menjadi Anggota Biasa minimal 1 tahun, serta memiliki Sertifikat Kompetensi Wartawan,” tegas Kasi Organisasi itu, yang juga Pemimpin Umum Tabloid MERAH PUTIH POS (MERPOS) menambahkan bahwa persyaratan tersebut sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI. Terkait keputusan – keputusan organisasi, tentunya melalui rapat (musyawarah) untuk mufakat.
Selanjutnya, mengemuka pula semacam penegasan yuridis yang disuarakan oleh Usdar Nawawi, Waket Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Sulsel. Usdar Nawawi minta, para calon ketua yang mendaftar di-verifikasi. Maksudnya, apakah calon tersebut memenuhi syarat secara yuridis atau aturan yang berlaku, sehingga usul itu langsung disetujui rapat. Lantas, Waket Bidang Media Siber PWI Sulsel, H Ismail Asnawi menambahkan bahwa anggota PWI ke depan selain kuantitas juga diprioritaskan kualitas.
Yang sedikit mengejutkan, tiba-tiba muncul statemen
yang beraroma kontrol, meski normatif saja tapi mengena sasaran. Dia, Arsyad Hakim, Waket Bidang Kerjasama PWI Sulsel memberikan argumen, menggarisbawahi agenda pokok hari itu. Sarjana sastra yang memilih berkarier di dunia jurnalistik itu tidak bicara tentang persyaratan menjadi ketua PWI, tapi lebih mengarah kepada bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana. “KaLau ada calon yang memenuhi syarat, jangan dihalang – halangi dan bila tidak memenuhi syarat, jangan dipaksakan,” demikian Arkim dengan nada pelan tapi tajam.
Yang sedikit menggelitik, pernyataan Waket Bidang Pendidikan, H.Suwardi Thahir, melontarkan pernyataan semacam illustrasi dari pelaksanaan rapat. “Dulu (periode pertama) ada seorang pengurus yang sangat dipercaya, ternyata kini bersebelahan dengan Pak Ketua,” ujar Suwardi Thahir yang juga bersertifikasi sebagai Penguji UKW dari PWI Pusat. Pernyataan tersebut terkesan sebagai isyarat perlunya selektif dalam mengambil sikap.
Selain agenda utama, mengenai persiapan pelaksanaan Konferkab/kota, hal lain yang dianggap perlu, juga dibahas. Diantaranya, pengelolaan Gedung PWI Sulsel dan yang lainnya. Sepanjang rapat, memang sempat terjadi perbedaan pendapat dan perdebatan, namun itulah dinamika organisasi. Ujung – ujungnya, atas bimbingan dan tangan dingin Ketua PWI Sulsel, Agus Alwi Hamu yang memimpin rapat, dapat menjadi penetrasi sehingga terjadi titik temu.
Rapat Pengurus PWI Sulsel saat itu memutuskan, Ketua PWI Kabupaten/Kota diundang untuk mengikuti Rapat Pembahasan Pesiapan Konferkab/kota, tanggal 24 Juli 2021, bertempat di Gedung PWI Sulsel. Selanjutnya, para Calon Ketua PWI yang siap untuk mengikuti pemilihan Ketua PWI Kabupaten/Kota, diundang untuk di-verifikasi. Keputusan lainnya, pengelolaan Gedung PWI Provinsi Sulawesi Selatan dipercayakan kepada Ketua Seksi Kerjasama PWI Sulsel, H. Ilyas Nurdin. (NURMAS/ABDUL)
Ketua PWI Sulsel HM Agussalim Alwi Hamu berdiskusi bersama Pokja PWI Pangkep, dan Bidang/Seksi Organisasi.
