SIDRAP, MERPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar Rapat Paripurna bersama pihak eksekutif untuk menindaklanjuti tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Kamis (26/6/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sidrap, H. Takyuddin Masse, dan dihadiri Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah. Turut pula Kasdim 1420 Mayor Inf Wahyudi, Kasat Intelkam Polres Sidrap Iptu Andi Aswan, para asisten, kepala badan, serta pimpinan organisasi perangkat daerah.
Paripurna dimulai dengan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tiga raperda, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Adapun penyampai pandangan umum fraksi dalam rapat tersebut yaitu Hj. Kartini Bekka dari Fraksi Nasdem, Hj. Jumiati dari Fraksi Gerindra, Muhammad Basri dari Fraksi PKS, Andi Sugiarno Bahri dari Fraksi Golkar, Pathuddin dari Fraksi PPP, dan Sudarmin Baba dari Fraksi Demokrat.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap ketiga raperda dan menyampaikan berbagai masukan yang bersifat membangun.
Wakil Bupati Nurkanaah saat membacakan jawaban pemerintah daerah atas pandangan fraksi-fraksi, menyampaikan apresiasi atas saran, kritik, dan dukungan yang diberikan DPRD.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas saran, kritikan, rekomendasi, serta persetujuan dari anggota DPRD terhadap tiga raperda prakarsa pemerintah daerah,” ujarnya.
Nurkanaah selanjutnya memaparkan jawaban atas sejumlah isu penting yang diangkat fraksi, antara lain:
1. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Menanggapi Fraksi Nasdem dan fraksi lainnya, pemerintah berkomitmen memastikan kesinambungan antara perencanaan dan realisasi anggaran. RPJMD 2025–2029 dirancang dengan pendekatan terintegrasi berbasis data lokal, evaluasi berkala, serta keterlibatan pemangku kepentingan.
2. Pengembangan Potensi Wisata dan Ekonomi Lokal
Terkait usulan Fraksi Golkar dan Nasdem, pemerintah akan mengoptimalkan potensi wisata dan pertanian lokal melalui strategi pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi dan penguatan sektor agroindustri.
3. Peningkatan PAD dan Kemandirian Daerah
Menanggapi Fraksi PPP, PKS, dan Golkar, pemerintah akan mendorong kemandirian fiskal dengan digitalisasi PAD, pembaruan database pajak dan retribusi, pemberian insentif, serta penguatan regulasi dan SDM pengelola.
4. Layanan Kesehatan dan Infrastruktur Pascabencana
Menjawab Fraksi PKS, Nasdem, dan Gerindra, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap program BPJS gratis. Per Mei 2025, tingkat kepesertaan BPJS mencapai 81,53%. Pemkab juga menaruh perhatian pada perbaikan infrastruktur akibat bencana, seperti pembangunan jembatan yang baru saja diresmikan.
“Pertanyaan dan saran bersifat teknis dari fraksi-fraksi diharapkan dapat dibahas lebih lanjut pada tingkat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta pada panitia khusus dengan OPD terkait,” pungkas Wabup Nurkanaah. IRJAS/DP
