SIDRAP, MERPOS – Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Andi Rahmat Saleh, memimpin kegiatan Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Pegawai Negeri Sipil (PNS), Iuran Wajib Pemerintah Daerah, dan DPRD, Kamis (31/7/2025).
Rekonsiliasi juga mencakup iuran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk Triwulan II Tahun 2025.
Andi Rahmat menekankan pentingnya rekonsiliasi ini sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan iuran jaminan kesehatan bagi ASN dan PPPK yang ditanggung pemerintah daerah.
“Ini menjadi perhatian kita karena merupakan salah satu program prioritas Bapak Bupati Sidrap,” tegasnya.
“Olehnya itu, melalui rekonsiliasi ini, kita ingin memastikan seluruh kewajiban iuran dibayarkan dengan benar dan tepat sasaran, serta seluruh pegawai yang berhak telah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan,” sambungnya.
Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta berharap koordinasi dan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan terus terjalin dengan baik.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi, verifikasi data Triwulan II, dan penandatanganan berita acara rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Sidrap dengan BPJS Kesehatan, serta antara BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat sekda ini dihadiri Plt Kepala Bapperida, perwakilan BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, para direktur rumah sakit, serta undangan lainnya.IRJAS/DP
