PAREPARE, MERPOS – Polemik anggaran pembangunan toilet baru di 21 sekolah dasar dan menengah, di Parepare akhirnya ditanggapi langsung oleh Sekretaris Daerah, Amarun Agung Hamka. Di tengah sorotan publik mengenai nilai proyek yang disebut mencapai ratusan juta rupiah, Hamka menekankan bahwa angka yang beredar bukanlah nilai pembayaran riil.
Menurut Hamka, nilai Rp160 juta hingga Rp168 juta yang tertuang dalam kontrak hanya berfungsi sebagai plafon anggaran, bukan besaran yang otomatis dibayarkan kepada rekanan. Ia menegaskan bahwa proses review oleh PPTK maupun APIP dapat menghasilkan nilai berbeda jika volume pekerjaan tidak mencapai batas maksimal.
“Kalau hasil pemeriksaan volume menunjukkan pekerjaan hanya senilai Rp120 juta, maka yang dibayarkan hanya sebesar itu. Sisanya tetap kembali menjadi bagian dari keuangan daerah,” jelas Hamka, Jumat (15/11/2025). Ia menyebut selisih anggaran yang tidak terpakai akan tercatat sebagai SILPA di akhir tahun.
Hamka kemudian menjelaskan bahwa pembangunan toilet ini bukan program dadakan, melainkan bagian dari efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta pemerintah daerah mengalihkan kegiatan berbiaya besar, namun berdampak kecil menuju sektor yang lebih menyentuh masyarakat, terutama infrastruktur dasar.
“Efisiensi berasal dari pengurangan perjalanan dinas, konsumsi kegiatan, hingga seminar dan tatap muka. Anggaran itu kita arahkan ke pembangunan fasilitas pendidikan, termasuk toilet sekolah, sesuai arahan Presiden Prabowo,” terangnya.
Ia juga menyinggung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah pusat. Sanitasi yang memadai, kata Hamka, menjadi elemen penting agar pelaksanaan MBG di sekolah tidak mengundang risiko kesehatan bagi siswa.
“Anak-anak butuh lingkungan yang bersih. Toilet yang layak menjadi bagian dari itu,” ujarnya.
Di sisi lain, Hamka menyampaikan apresiasi terhadap perhatian publik yang ikut memantau penggunaan anggaran pembangunan daerah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting dalam memastikan semua program berjalan transparan dan tepat sasaran.
Harapannya, klarifikasi ini dapat meredakan persepsi keliru tentang nilai anggaran pembangunan toilet di sekolah- sekolah tersebut, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana publik.
Sementara itu, dari lingkungan sekolah, dukungan terhadap program ini juga datang. Kepala SD Negeri 3 Parepare, Faisal Hasyim, mengaku bersyukur sekolahnya mendapat tambahan fasilitas toilet. Dengan jumlah siswa yang mencapai lebih dari seratus orang, empat toilet yang tersedia saat ini dinilai belum memadai.
“Idealnya kami punya enam toilet, tetapi yang ada hanya dua untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. Jadi memang kebutuhan yang mendesak,” ujar Faisal.
Ia menambahkan bahwa pembangunan toilet baru sangat membantu sekolah, dalam memberikan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi siswa dan guru.
“SD Negeri 3 Parepare menyambut baik program ini. Kami sangat membutuhkan fasilitas tambahan tersebut,” tandasnya.
(*/SUMARNI AZIS)
