PAREPARE, MERPOS — Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Parepare, Burhanuddin ( Bur ), menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir pasca berakhirnya kerja sama dengan pihak ketiga. Upaya tersebut dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan uji kompetensi dan uji petik pengelolaan parkir, sebagai bagian dari langkah penataan dan optimalisasi aset daerah. Kegiatan uji petik ini dilaksanakan di pelataran parkir Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Rabu (28/1/2026) pagi, usai mengikuti apel persiapan penertiban dan pengamanan aset daerah sebagaimana tertuang dalam undangan resmi Pemerintah Kota Parepare.
Di sela kegiatan, Bur ditemui di lokasi halaman parkir RS Hasri Ainun Habibie. Ia menegaskan bahwa pengelolaan parkir yang kini dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi petugas serta pengawasan langsung agar potensi PAD dapat dimaksimalkan. “Pasca lepasnya pihak ketiga, kita ingin memastikan bahwa pengelolaan parkir benar-benar profesional, transparan, dan memberikan hasil yang lebih baik bagi daerah. Karena itu, kami turun langsung melakukan uji potensi dan uji petik,” ujar Bur.
Menurutnya, pengalaman selama pengelolaan oleh pihak ketiga menunjukkan bahwa potensi pendapatan parkir belum tergarap optimal. Dengan sistem swakelola yang ditopang SDM kompeten, Dishub Parepare menargetkan pendapatan parkir justru lebih tinggi dibanding saat dikelola pihak ketiga. “Kita optimistis, dengan pengawasan langsung, penataan sistem, dan peningkatan kapasitas petugas, PAD parkir bisa meningkat signifikan,” tambahnya. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penertiban dan pengamanan aset daerah, khususnya lahan parkir RSUD Andi Makkasau dan RS Hasri Ainun Habibie, sebagaimana amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Bur menekankan bahwa langkah ini bukan semata penertiban, tetapi bagian dari reformasi tata kelola parkir yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan pendapatan daerah. “Parkir bukan hanya soal retribusi, tapi juga kenyamanan, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat. Itu yang sedang kita bangun,” pungkasnya.(*)
