PAREPARE, MERPOS – Wali Kota Parepare Tasming Hamid hadir dan membuka resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan dan Anak Tingkat Kota Parepare, Kamis (13/3/2025).
Musrenbang yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare itu, turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Parepare dr Andi Arfiah Haj SKed, yang baru saja dilantik juga sebagai Ketua Dekranasda, Bunda PAUD, dan Bunda Forum Anak Parepare.
Hadir jajaran Pemkot Parepare di antaranya Asisten I Setdako Dede Harirustaman, Staf Ahli Noldy Yosep Rengkuan, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, Kepala DP3A Jumadi M, Kepala Disdikbud Makmur, Kepala DPPKB Amarun Agung Hamka, Kepala Dinas Kominfo M Anwar Amir, Kepala Dinas PUPR Budi Rusdi, Kepala BKD Prasetyo Catur K, Kepala SKPD lainnya, para Camat, Kacabdis Pendidikan Sulsel Wilayah VIII, organisasi perempuan, Fasilitator, Forum Anak, beserta perwakilan pelajar SMP dan SMA sederajat se- Parepare.
Wali Kota Tasming Hamid mengemukakan Pemkot Parepare pastinya mensupport aspirasi dari masyarakat, termasuk melalui Musrenbang Perempuan dan Anak. “Sangat sayang usulan banyak tidak terakomodir. Tapi tetap harus diperjuangkan, minimal 50 persen kalau tidak bisa terealisasi 100 persen,” kata TSM akronimnya.
Tasming Hamid menekankan, bukan alasan tidak berbuat dengan kondisi efisiensi pemangkasan anggaran saat ini. Dengan anggaran terbatas, harus tetap bisa memberi manfaat untuk masyarakat dan umat. “Kita pelototi dan kawal setiap usulan aspirasi masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran bukan alasan untuk tidak berbuat,” tegas Wali Kota Tasming.
Mantan anggota DPRD Kota Parepare ini mengharapkan, ada output dari Musrenbang. Harus ada fokus jangan sampai terlalu lebar sehingga tidak fokus. “Jangan terlalu banyak program tapi tidak tuntas. Hasil Musrenbang harus ada output, ada hal yang berubah,” pesan TSM.
Kepala Bappeda Zulkarnaen dalam laporannya mengungkapkan, Musrenbang Perempuan dan Anak adalah Musyawarah Perencanaan
Pembangunan yang secara khusus melibatkan perempuan dan anak, dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dari Musrenbang Perempuan dan Anak adalah untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah telah memperhatikan perspektif gender dan anak-anak.
“Adanya Musrenbang Perempuan dan Anak diharapkan dapat memberikan ruang partisipatif kepada perempuan dan anak-anak untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka, dalam proses perencanaan pembangunan,” harap Zulkarnaen.
Ketua Bappeda mengulas, 18 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan visi menjadikan Parepare sebagai Kota Terbaik, Sejahtera dan Maju, dengan 6 misi telah diarahkan dalam Musrenbang Perempuan dan Anak yang diselaraskan pula dengan 8 Asta Cita Presiden, dengan 17 program prioritas nasional, serta visi misi Gubernur Sulawesi Selatan, dengan 8 program prioritas Provinsi Sulsel.
Zulkarnaen menekankan, Musrenbang Perempuan dan Anak juga dapat menjadi
wadah untuk mempromosikan kesetaraan gender dan perlindungan hak anak. Dengan memastikan bahwa perspektif gender dan anak -anak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan, diharapkan akan tercipta
lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Atas komitmen tersebut, Pemkot Parepare telah mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan dianugerahi penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya tiga kali berturut -turut yaitu pada 2021, 2022, dan 2023. Sedangkan pengakuan atas komitmen dan peran daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam strategi Pengarustamaan Gender (PUG), Pemkot Parepare juga telah dianugerahi penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) dengan kategori Utama pada 2021 dan Pratama pada 2023.
Tema Musrenbang Perempuan tahun ini adalah Penguatan Peran Perempuan dalam Mewujudkan Parepare sebagai Kota Terbaik, Sejahtera dan Maju. Serta tema Musrenbang Anak yakni Anak Hebat, Keluarga Sejahtera, Mempersiapkan SDM Unggul.
Sebelumnya, Bappeda juga sudah menggelar Musrenbang Anak Tingkat Kecamatan, untuk empat Kecamatan yang dipusatkan di Kebun Raya Jompie.
Hasil diskusi dan masukan dari anak -anak peserta Musrenbang telah mereka rumuskan menjadi 5 kluster, yakni Kluster 1 tentang Hak Sipil dan Kebebasan, Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kluster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial, Kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Kluster 5 Perlindungan Khusus.
“Kluster-kluster tersebut mempresentasikan hasil rumusan masukan anak -anak, dan menjadi masukan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan
tahun 2026,” papar Ketua Bappeda. (*)
