MASAMBA, MNC. – Bupati Luwu Utara Hj. Indah Putri Indriani tampil jadi “Dosen” di depan peserta Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) IV angkatan CCCXVIII (318), di Aula Hotel Remaja Indah, Selasa (03 Juli 2018).
Bupati Perempuan Pertama di Sulsel ini,
memang di undang sebagai narasumber dalam kegiatan diklatpim IV angkatan CCCXVIII (318) yang digelar bersama Pemkab Luwu Utara dengan BPSDM Provinsi Sulsel untuk membawakan materi “Birokrasi Pelayanan”.
Tampil dengan dengan seragam uniform warna keki, Indah Putri Indriani menjelaskan dengan gamblang materi yang dibawakan. Birokrasi pelayanan, Bupati Lutra itu, adalah birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi dalam dimensi yang berbeda masih banyak birokrasi yang belum memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti yang diharapkan.
“Ada perubahan paradigma yang terjadi sekarang, yang dulunya birokrasi dilayani menjadi melayani” tutur Indah mantap.
Indah mengatakan, dalam birokrasi terdapat beberapa isu strategis pemerintahan, yaitu isu ASN yang tidak memahami tugas dan fungsi dari jabatan masing-masing, isu citra negatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau memiliki SOP yang standar, dan isu penguasaan pemanfaatan teknologi yang masih lemah.
Di Luwu Utara Smart City saat dalam proses konstruksi untuk mengintegrasikan semua aplikasi yang ada pada perangkat daerah. Smart City atau Kota Pintar, katanya lagi, merupakan tools peningkatan dalam kualitas pelayanan birokrasi, di mana smart city diarahkan untuk mendukung optimalisasi layanan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah, praktis dan cerdas.
“Smart City dimaksudkan untuk bagaimana suatu daerah dapat menyelesaikan dan mencari solusi dari setiap masalah yang ada di pemerintahan”, ujarnya.
Oleh sebab itu, tambah Indah, dalam birokrasi perlu dilakukan upaya dalam penguatan birokrasi seperti penguatan kelembagaan dengan memperbaiki struktur dan pola kerja perangkat daerah, penguatan sistem dukungan implementasi regulasi yang tegas dan konsisten, penguatan komitmen dan integritas, penguatan SDM melalui rekruitmen pejabat dengan sistem K3 (Kualifikasi, Kompetensi,dan Kinerja) serta penguatan koordinasi eksternal dengan stakeholders untuk perbaikan kualitas tata kelola birokrasi melalui TP4D dan Aparat Pengawas.
