SIDRAP, MERPOS –.Persediaan komoditas beras di sejumlah gudang penampungan milik Perum Bulog Sidrap, Sulawesi Selatan dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga masyarakat di Bumi Nene Mallomo ini hingga tiga tahun ke depan.
Pemimpin Cabang Perum Bulog Sidrap, Simon Melkisedek Lakapu mengatakan, hingga April 2025, pihaknya telah menyerap gabah sebanyak 72.700 ton atau 140 persen dari target sebesar 40.530 ton.
“Angka ini menjadikan Sidrap sebagai wilayah dengan realisasi pembelian gabah tertinggi, tidak hanya di Sulawesi Selatan, tetapi juga di wilayah Indonesia Timur,” ungkap Simon Melkisedek di kantornya, Kamis (24/4/2025).
Menurutnya, stok gabah yang ditampung Bulog Sidrap saat ini mencapai 328.050 ton. “Ini cukup untuk kebutuhan selama tiga tahun. Pengadaan ini adalah hasil kerja sama dengan 65 mitra pabrik penggilingan padi dan dukungan dari pemerintah daerah, TNI, dan Polri,” ujar Simon.
Dia mengatakan, harga gabah di Sidrap di musim pengadaan pangan ini berkisar antara Rp6.700 hingga Rp6.800 per kilogram. “Lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan Presiden Prabowo sebesar Rp6.500. Hal ini turut berkontribusi dalam menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani,” jelas Simon.
Selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, sambungnya, Bulog Sidrap juga akan melakukan pengiriman komoditi beras ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Di antaranya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua. “Untuk NTT saja, permintaanya sebanyak 4.000 ton beras,” lontar Simon.
Hanya saja, papar Simon, over kapasitas pencapaian target ini menjadi kendala tersendiri bagi pihaknya, karena untuk menyerap gabah petani, Bulog Sidrap kewalahan dan harus menambah gudang-gudang kecil. “Selain itu, penampungannya harus dijaga. Sementara jumlah personel kami kurang,” jelasnya,
Dengan demikian, menurut dia, perlu ada program seperti Pasar Murah, Operasi Pasar dan program ketahanan pangan lainnya oleh pemerintah, agar beras tidak menumpuk di gudang-gudang penampungan dan juga untuk mengantisipasi masuknya beras baru dari daerah lain.
“Untuk tetap menjaga kestabilan harga pangan di daerah ini dan mewujudkan swasembada pangan nasional, sinergi antara pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada harus terus diperkuat,” harap Simon. IRJAS/DP
