Janganki kasi Gas Elpiji 3 kg, PNS. Ini Penegasan Walikota Palopo

Spread the love

 

PALOPO, MNC —– Dinas Perdagangan bekerjasama Pertamina Kota Palopo mengadakan sosialisasi LPG 3 kg bersubsidi. Serta proyek perubahan sistem pengawasan terintegrasi yang di Aula Kantor Walikota Palopo, Sabtu 13 April 2019

Kepala Dinas Perdagangan Zulkifly Halid, ST., M.Si menyampaikan Sosialisasi ini merupakan yang pertama kali di lakukan, kepada seluruh para pangkalan dan agen LPG se-Kota Palopo.

Selama ini pemahaman tentang mendistributorkan LPG masih banyak yang belum paham. Karenanya, kita sosialisasi agar semua pangkalan dan agen. Mengerti betul akan pendistribusian LPG 3 kg. Agar kedepannya tidak ada lagi yang dikenakan sanksi, akibat kecurangan yang di lakukan.

Di Kota Palopo kurang lebih 500 pangkalan terdiri dari sekitat 5 agen. Yang mendistributorkan tabung tidak kurang 8400 tabung, setiap harinya. Kecuali apabila ada kegiatan tertentu atau hari besar. Maka kami akan tambah 10-15%, jadi tidak masuk akal kalau elpiji di Kota Palopo akan langka,” ujar Zulkifly.

Selanjutnya Kadis Perdagangan menambahkan “Ini proyek yang kami susun. Untuk menindak lanjuti agar tidak ada penyelewengan gas ke keluar Kota Palopo. Beberapa kasus yang kita tangani ada yang menyelewengkan tabung gas, sampai ke Sulawesi Tengah. Karena memang harga tabung disini sangat murah yaitu seharga 16.500.

Ketua Iswana Migas, Rahmat Kasim, ST memaparkan bahwa, ada salah satu daerah di pulau Jawa. Yang menetapkan harga eceran tinggi yaitu 22.000 pertabung. Kenapa 22.000, karena selama beberapa tahun ini mereka tidak bisa mendapatkan harga yang rata, berdasarkan variabel yang ada. Pemerintah memberikan harga eceran elpiji 3 kg dengan margin pangkalan yang menguntungkan.”

Dengan adanya acuan bahwa PNS tidak boleh memakai gas 3 kg, sekarang ada gas 5,5 kg di peruntukan tidak subsidi. Semoga Kota Palopo ini menjadi prioritas pertama, agen yang menyalurkan kepada seluruh kecamatan.

Walikota Palopo HM. Judas Amir menegaskan, “Aturan yang terkait dengan pemakaian gas elpiji 3 kg, tidak boleh di gunakan oleh PNS”. Kalau itu aturan harus kita ikuti. Sebaiknya PNS tidak boleh membeli dan memakai gas tersebut, tambahnya.

“Sebagai penjual janganki kasi gas elpiji 3 kg PNS, karena ada aturannya, “tegas Walikota.

Selanjutnya Judas Amir Memerintahkan kepada Kepala Dinas perdagangan, untuk membuat surat larangan. Kepada setiap pangkalan gas elpiji 3 kg, agar tidak menjual gas elpiji ke seluruh PNS yang ada di Kota Palopo ini. Aturan itu di buat untuk mengatur, bukan untuk merugikan. Aturan di buat sedemikian rupa sehingga secara umum bisa di nikmati masyarakat, dan tidak ada gejolak.

Walikota Palopo juga mengimbau, kepada seluruh peserta yang hadir. Agar mengajak seluruh keluarganya menggukan hak pilihnya. Untuk mencoblos pada Pemilu mendatang, agar tidak ada yang golput.

(SUARDI/MNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *