Kabupaten Nunukan Sabet WTP 4 Kali Beruntung. Turut Menyaksikan Prof Dr H Harry Azhari Azis

Spread the love

NUNUKAN, MNC – Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malinau, Nunukan dan Tana Tidung Tahun Anggaran 2018, di dilaksanakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Utara.

Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2018. Diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara Karyadi, kepada Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, Ketua DPRD Nunukan H Danni Iskandar disaksikan Anggota VI BPK RI Prof Dr H Harry Azhari Azis, MA pada hari Senin, (20/5/2019)

Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara Karyadi, menyampaikan sebelum mengumumkan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, untuk Kabupaten Nunukan berdasarkan hasil pemeriksaan, atas kepatuhan Perundang-undangan.

“Masih terdapat kekurangan, diantaranya kurang pungut pajak mineral bukan logam, dan batuan (minerba), serta potensi pendapatan yang berasal dari pajak retribusi pelayanan pasar, retribusi pemakaian asrama,” Kekurangan volume pekerjaan 3 pekerjaan, dan 67 pengelolaan investasi milik Pemkab Nunukan pada Perusda Nusa Serambi Persada. Serta Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera kurang memadai. Juga terdapat kelebihan pembayaran jasa konsultasi pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Meskipun masih terdapat sedikit kekurangan, namun hasilnya tetap Nunukan meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkap Karyadi.

Dikatakan, masih ditemukan Kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal, Penatausahaan atas pendapatan pajak Kabupaten Nunukan belum tertib, hibah dari Pemerintah Pusat kepada sekolah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum dilaporkan kepada BUD, untuk disahkan. Serta Penatausahaan atas dokumen pencairan belanja hibah barang dan jasa belum lengkap.

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid menyampaikan, rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Nunukan. Atas capaian yang telah diperoleh dengan berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) yang ke 4 kali secara berturut – turut.

Kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, untuk melakukan peningkatan kemampuan teknis pengguna, atau kuasa anggaran OPD dan TAPD dalam penyusunan, evaluasi. Serta pembahasan anggaran. Melalui pendidikan dan pelatihan.atau bimbingan teknis. Perlu dilakukan rekonsiliasi internal antara data SIMPAD dengan data SIMDA, secara berkala dan membuat SOP penatausahaan pendapatan berbasis IT.

Dikatakan, penetapan tata cara pelaksanaan dan penatausahaan hibah langsung yang diterima oleh OPD. Maupun unit organisasi dibawah kewenangannya. Akan Melaksanakan sosialisasi kepada OPD,. terkait ketentuan teknis pengelolaan pemberian hibah. Khususnya untuk hibah berupa barang, yang penganggarannya belanja barang dan jasa.

(AYU/MNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *