Kadis Perdagangan Nunukan dan Pedagang Lintas Batas, ‘Buka bukaan’ Ini isinya..

Spread the love

NUNUKAN, MNC –Pelarangan kapal barang berbahan dasar kayu ke Sabah Malaysia, dan pembatasan akses terhadap produk Malaysia. Yang dilakukan oleh Pemerintah Sabah menjadi perhatian tersendiri Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, menggelar pertemuan dengan pedagang lintas batas yang berada di wilayah perbatasan Indonesia -Malaysia.

Kepala Dinas Perdagangan Ir H Jabbar M.Si pada pertemuan terungkap bahwa, para pengusaha di wilayah Filipina Selatan kini mulai melirik produk-produk yang berasal dari Indonesia, khususnya di Nunukan. Menjadikan pedagang lintas batas Nunukan, memiliki peluang untuk melakukan perdagangan lintas batas kewilayah Filipina Selatan.

HM Nurdin Efendi salah satu eksportir tujuan wilayah Filipina Selatan, mengutarakan bahwa pedagang lintas batas yang selama ini melalui jalur perdagangan Nunukan -Tawau. Memanfaatkan potensi pasar dan perdangangan diwilayah Tawi-tawi Filipina Selatan.

“Diakuinya, telah belasan tahun menggeluti eksport rokok ke wilayah tersebut, tidak menghadapi kendala yang berarti dalam menjalani bisnisnya”. Menurut Purnawirawan Angkatan Laut itu, yang perlu diperhatikan para pedagang lintas batas. Adalah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak menimbulkan pelanggaran dalam perdagangan.

Kadis membenarkan, potensi pasar yang ada di Filipina Selatan, sangat terbuka untuk para pedagang lintas batas.

“Wakil Konsul Filipina yang berkantor di Manado juga pernah mendatanginya, guna mengajak melakukan kerjasama perdagangan dengan Kota Davao, merupakan kota terbesar di gugusan pulau Mindanao,” akunya.

Pada rapat tersebut pedagang mengusulkan kepada Pemerintah, agar dapat menyiapkan minimal satu pelabuhan khusus impor. Guna memudahkan pengawasan dan pemeriksaan keamanan. Maupun kepabeanan bagi barang-barang yang dibawa dari Tawau.

Menurut para pedagang lintas batas, pelabuhan dimaksud minimal sama dengan pelabuhan ekspor impor yang dimiliki Tawau saat ini.

“Para pedagang mengaku siap mengikuti prosedur yang berlaku, dengan catatan ada kepastian dan kejelasan prosedur dan mekanisme, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menggagas kembali kegiatan coffee morning, antara Forum Kominikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dengan perwakilan kelompok masyarakat.

Menurut mereka, sangat bermanfaat. Sebab melalui forum tersebut, perwakilan masyarakat khususnya pedagang, dapat menyampaikan informasi terkait berbagai permasalahan riil. Yang mereka hadapi dan dapat mendengarkan langsung tanggapan, atau solusi dari para Pejabat terkait.

“Mereka juga meminta agar kebijakan perdagangan lintas batas (BTA), dapat diperluas cakupannya hingga ke wilayah kecamatan perbatasan lain (selain pulau Sebatik dan Nunukan) Menurut para pedagang lintas batas, selain masih merupakan wilayah Nunukan, wilayah-wilayah tersebut juga terbatas aksesnya terhadap produk-produk dalam negeri,” tambahnya.

Hal tersebut Jabbar telah menyuarakan, di setiap forum pertemuan yang dihadirinya, seperti ditingkat Provinsi maupun Pusat. Bukan hanya cakupan area pemberlakuan BTA, tapi juga nilai transaksi .

Bahkan pernah dilontarkan tentang nilai 600 ringgit tidak lagi relevan saat ini. Diminta agar, nilainya ditingkatkan menjadi 1500 dolar AS, paparnya.

“Pemerintah Daerah bersama masyarakat perbatasan, memerlukan solusi permanen terkait permasalahan yang berulang kali muncul itu,” imbuhnya, Jabbar.

Mantan Kepala Dinas Pertanian itu mengakui bahwa, BTA tahun 1970 memang membatasi pada wilayah pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Jadi jika ada tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas.  Jangan sampai mengganggu suplai kebutuhan bahan pokok masyarakat. Maupun bahan-bahan lain yang belum mampu disuplai oleh Pemerintah secara simultan.

Selain itu Pemerintah Daerah melalui Bupati Nunukan, telah bersurat kepada Menteri Perdagangan RI mengusulkan, agar Pelabuhan Tunon Taka. Dapat ditetapkan sebagai Pelabuhan Impor Barang Tertentu.

Berdasarkan arahan Bupati Nunukan, untuk menggalakan eksport komoditas unggulan yang ada di Nunukan, seperti yang telah dilaksanakan eksport rumput laut ke Busan Korea Selatan, Buah Sawit dan ikan ke Malaysia, sesuai dengan Visi Misi Bupati dibidang Agrobisnis.

(HMN – AYU/MNC)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *