MENGAPA Orva Frans Karangan, Ketua DPD Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) masih ‘disayang’? Mungkin karena dia seorang wanita tangguh dan aktif mengikuti kegiatan seremonial serta pandai berdiplomasi.
Selain itu, sosok ini juga memiliki nilai historis dan loyalitas demikian tinggi, sehingga menjadi kemenangan bagi DPP HIPAKAD Konstitusi 2021 yang dinakhodai Hariara Tambunan.
Ataukah ada hubungan emosional para keluarga antara Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengurus Daerah, sehingga masih berkiprah selama 4 tahun lebih. Selain itu, beberapa Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan anggota yang masih menyanyangi perempuan parubaya yang pernah mengikuti kegiatan Resimen Mahasiswa (Menwa) ini.
Di balik disayangnya Ibu Orva, begitu panggilan akrabnya, sejak memimpin HIPAKAD Sulsel 2021, juga ada ‘goyangan’ lantaran beberapa DPC dan DPD dibekukan dan diberhentikan dan menyimpan beberapa Kartu Anggota HIPAKAD kiriman Dewan Pengurus Pusat (DPP).
Bukan hanya itu, mereka juga saling serang dan melakukan aksi buli di aplikasi WhatsApp (WA). Orva juga digoyang karena sekretariat pernah ada, namun kini entah di mana itu papan mereknya. Begitu pula dengan persoalan pendaftaran organisasi ini di Kesbangpol, sementara beberapa DPC sudah terdaftar.
Pro dan kontra kepemimpinan Orva Frans Karangan sejak mendapat mandat dari DPP HIPAKAD pada 2021 lalu, kemudian dihiasi adu argumentasi dan mosi tidak percaya bergulir di 2023. Di antara penentang ada pengurus cabang yang tunggal, ada pula gabungan 6 DPC, serta yang kini getol berlabel Tim Kerja Normalisasi (TKN) HIPAKAD Sulsel, kesemuanya itu mengadu ke DPP.
Tercatat dua kali zoom meeting 6 gabungan DPC bersama DPP 2024, dan kini 2025 empat kali zoom meeting DPP, DPD dan TKN.
Dinamika organisasi anak prajurit TNI ini, wartawan MERPOS berhasil meminta konfirmasi Ketua DPD HIPAKAD Sulawesi Selatan, Orva Frans Karangan melalui telepon selular, Jumat (25/7/2025) jam 15.31 Wita, berikut petikannya :

Apakah benar Ibu Ketua (Orva Frans Karangan, red) beberapa Pengurus Cabang dan Daerah HIPAKAD dibekukan dan diberhentikan?
Iya benar, itu uda sesuai Peraturan Organisasi (PO), bila udah saya tegur dan tidak mau mundur, yah disanksi, apakah rumah yang kotor tidak perlu dibersihkan?
Mengapa Ibu masih menyimpan Kartu Anggota HIPAKAD beberapa DPC yang terkirim dari DPP?
Harus dipahami, rumahku pernah kena banjir, hingga seluruh berkas habis entah di mana, tentang KTA kan, bisa diurus ulang yang bersyarat.
Kalau Sekretariat DPD HIPAKAD Sulsel di mana?
Oh itu, memang dulu ada, tapi sekarang ini sementara gelar zoom meeting bersama DPP, kalau selesai urusan tunggumi, pokoknya ade deh.
Kemudian, mengapa belum didaftar DPD HIPAKAD Sulsel di Kesbangpol?
Gimana mau didaftar, nah belum dilantik, kalau saya sudah dilantik DPP, liat meki nanti apa yang diharapkan Pusat, in sya Allah dipenuhi. 2026 kan saya berakhir, sekiranya DPP beri waktu menyelesaikan.
Tentang keluhan Anggota-ta bahwa terkadang saling sindir -menyindirki, bahkan buli dan mengolok-olok?
*Justru itu terbalik-ki, kebanyakan anggota sering ngejek-ngejek, tapi saya sabar. Ada pun balasanku itu mungkin perasaannya. Akan indah pada waktunya.* (Bersambung)








