JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia mengimbau jemaah untuk menunda keberangkatan umrah serta meminta warga negara Indonesia (WNI) menangguhkan perjalanan ke kawasan Timur Tengah menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keselamatan WNI di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu di kawasan tersebut.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan penundaan keberangkatan umrah dilakukan demi memastikan keamanan seluruh jemaah.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).
Menurutnya, keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi situasi global yang berkembang cepat.
Pemerintah Pastikan Jemaah Tetap Aman
Selain imbauan penundaan keberangkatan, pemerintah juga meminta seluruh jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi agar tetap tenang dan tidak panik.
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah bersama Kementerian Luar Negeri terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan tetap mendapatkan fasilitas yang layak dan aman.
“Kami terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai, serta PPIU agar jemaah yang tertunda kepulangannya dapat ditampung di hotel atau tempat lain yang aman,” jelas Dahnil.
WNI Diminta Tunda Perjalanan ke Kawasan Timur Tengah
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh WNI agar menunda perjalanan ke kawasan Timur Tengah hingga situasi kembali kondusif.
Masyarakat Indonesia yang memiliki rencana perjalanan, termasuk transit di wilayah Timur Tengah, diminta mempertimbangkan kembali jadwal perjalanan mereka.
Pemerintah juga meminta WNI yang saat ini berada di kawasan Timur Tengah untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti arahan otoritas setempat.
WNI juga diminta menjaga komunikasi dengan Perwakilan Republik Indonesia terdekat guna memudahkan koordinasi dalam situasi darurat.
Dalam kondisi darurat, pemerintah menyediakan hotline Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri di nomor 0812-9007-0027.
Persiapan Haji 2026 Tetap Berjalan Normal
Di tengah situasi konflik yang berkembang, pemerintah memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi tetap berjalan sesuai rencana.
Seluruh tahapan persiapan dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi masih berlangsung normal tanpa gangguan signifikan.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi guna memastikan seluruh tahapan ibadah haji dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
Pemerintah Minta Masyarakat Ikuti Informasi Resmi
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.
Masyarakat diminta merujuk pada informasi resmi dari pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama, guna menghindari kesalahpahaman.
Langkah ini penting untuk menjaga ketenangan masyarakat serta memastikan penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya.
