PAREPARE, MERPOS — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare membutuhkan setidaknya Rp 67 Miliar rupiah untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis pemerintah pusat yang tengah dimulai pada Senin (6/1/2025).
Meski belum berlangsung di Parepare, namun pihak Dinas Pendidikan telah bersiap menyambut terlaksananya program Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka itu.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, Makmur Husain mengaku, sebanyak 25.203 siswa dari tiga jenjang pendidikan yang akan tercakup dalam program tersebut. Biayanya ditaksir antara Rp 11.000 -12.000/siswa perhari.
“Pemerintah Kota sudah menyisir SKPD dan telah terkumpul Rp 6 Miliar, ini menjadi dana pendamping dari pusat yang akan dialokasikan,” ujarnya.
Parepare saat ini kata dia sisa menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru akan melakukan seleksi tim penyedia, tim pengawas dan tim pengelola. Sekaligus menunggu dana transfer pemerintah pusat yang akan menggelontorkan sebesar Rp 61 Miliar untuk mengcover makan bergizi tersebut.
Lebih lanjut, Makmur mengatakan sudah ada 10 rekanan sebagai penyedia yang telah disiapkan, dan telah dilatih untuk menyiapkan menu makan bergizi yang nantinya akan mendistribusi ke 77 Taman Kanak-kanak (TK), 115 Sekolah Dasar (SD) dan 23 Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Badan Gizi Nasional akan menyiapkan tim, kami hanya monev dan melaporkan kendala yang mungkin terjadi, seperti distribusi, maupun menu yang disiapkan, karena menunya itu sudah diatur bervariasi selama satu bulan,” jelasnya.
Selain itu kata dia, ujicoba Makan Bergizi Gratis tidak digelar di Parepare, mengingat anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. Makmur menjelaskan, anggaran untuk melayani 25.203 siswa dibutuhkan biaya sekitar Rp 250 juta.
“Bayangkan kalau kita ujicoba, estimasi harga Rp 10.000 saja itu sudah Rp 250 juta, begitupun dengan ujicoba terbatas, karena kita kekuarangan anggaran,” katanya.
Namun demikian, ujicoba yang berlangsung di Takalar dapat menjadi rujukan bagi semua daerah di Sulsel. Karena Kabupaten Takalar yang menjadi salah satu pelaksana Makan Bergizi Gratis yang memulai.
Ia berharap pemerintah pusat segera mentransfer dana makan bergizi, agar di daerah bisa memutuskan langkah-langkah terukur. Ia juga meminta Badan Gizi Nasional segera menyiapkan tiga elemen penting dari program itu, yakni pengelola, pengawas dan penyedia.
“Kalau ini selesai kan tinggal ekseskusi atau tender, karena Badan Gizi yang akan menempatkan orangnya didaerah dan membentuk pengelola, dan menyeleksi penyedia,” imbuh Kadisdik.
(*/SUMARNI)
