PAREPARE, MNC — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare angkat bicara terkait belum cairnya bantuan bencana alam banjir dan tanah longsor, seperti yang dikeluhkan beberapa penerima belum lama ini.
Wakil Ketua DPRD Parepare, M Rahmat Sjamsu Alam mengatakan, pencairan bantuan itu tengah berproses, dan dilakukan secara bertahap. “Jadi tidak serta merta bisa langsung dicairkan, bertahap. Apalagi jumlah penerimanya ribuan yang tersebar di beberapa Kelurahan,” ujar Rahmat, Kamis (13/4/2023).
Ketua DPC Partai Demokrat Parepare ini mengemukakan, penyerahan yang dilakukan oleh Wali Kota Parepare pada akhir Maret 2023, adalah secara simbolis yang sekaligus menandai terbitnya SK Wali Kota untuk pembayaran bantuan.
Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen oleh BKD Parepare dan Bank Sulselbar, apakah nomor rekening sudah benar, serta tidak ada lagi masalah teknis, untuk dipastikan dana benar – benar masuk di rekening penerima.
“Mesti diperiksa dengan teliti, jangan sampai rekeningnya sudah tidak aktif, atau nomor rekening salah, serta masalah teknis lainnya, karena yang mau diinput jumlahnya ribuan rekening. Tapi saya dapat informasi hari ini sudah selesai semua di Kelurahan Lapadde, mungkin Kelurahan lainnya menyusul secara bertahap,” ungkap RSA akronim Rahmat Sjamsu Alam.
Ketua MD KAHMI Parepare ini meyakinkan, dalam Minggu ini sudah bisa cair di semua rekening penerima, atau paling lambat sebelum Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah.
Pimpinan DPRD Parepare dua periode ini mengulas, bantuan bencana itu harus melalui proses tahapan. Dimulai dari pendataan dan verifikasi awal, kemudian peninjauan lokasi, verifikasi dan validasi akhi hingga terbitnya SK Wali Kota. Setelah itu pembayaran yang dilakukan secara bertahap.
“Saya pikir sama lah dengan bagaimana proses pencairan proyek atau kegiatan-kegiatan yang anggarannya dari Pemkot. Proses, tahapan dan mekanismenya tentu sesuai prosedur,” kata Ketua Askot PSSI Parepare ini.
Bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Parepare pada 1 Februari 2023 ini bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2023, yang totalnya senilai Rp 4,137 miliar, jelas Atto sapaan akrabnya.
Adapun bantuan diserahkan kepada 1.347 kepala keluarga (KK) korban banjir dan longsor di beberapa Kelurahan. Besaran bantuan sesuai klasifikasi kerugian.
Berikut rincian jumlah penerima bantuan per Kelurahan yakni, Kelurahan Galung Maloang untuk 46 KK, Lompoe 51 KK, Watang Bacukiki 32 KK, Bumi Harapan 154 KK, Cappa Galung 96 KK, Kampung Baru 2 KK, Lumpue 268 KK, Sumpang Minangae 8 KK, Tirosompe 1 KK, Bukit Harapan 101 KK, Bukit Indah 5 KK, Lakessi 66 KK, Ujung Baru 3 KK, Labukkang 3 KK, dan Lapadde 511 KK.
Data awal korban banjir dan tanah longsor adalah 1.606 KK. Setelah melalui proses validasi, mengerucut yang layak diberi ganti rugi adalah 1.347 Kepala Keluarga. (*)
