SOPPENG, MNC — Pjs Bupati Soppeng, Idham Kadir S.Sos, M.Si, turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. Andi Tenri Sessu, M.Si. dan Kepala Bappelitbangda Soppeng, Dra.Hj. Andi Nur Lina, MM
Dalam sambutan Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan bahwa, tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit untuk dilalui. Dan di tahun 2021 juga masih menghadapi ketidakpastian, sehingga kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan kita, baik dibidang kesehatan maupun dibidang ekonomi.
APBN tahun 2021, akan fokus pada penanganan kesehatan utamanya pada vaksinasi covid-19, perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentang, program pemulihan ekonomi, dan membangun pondasi yang kuat baik dibidang kesehatan dan dibidang lainnya.
Termasuk APBN Tahun Anggaran 2021, tumbuh 0,4 % jika dibandingkan Tahun 2020 yang digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan diberbagai bidang diantaranya bidang pariwisata, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, teknologi dan informasi.
Juga,APBN sebagai penggerak utama saat ekonomi Lesu, maka harus segera dimanfaatkan dan dibelanjakan seperti lelang sejak dini (maka desember 2020, untuk gerakkan ekonomi 2021). Serta Bantuan Sosial didistribusi awal januari (agar masyarakat bisa belanja dan gerakkan ekonomi lapisan bawah).
Reformasi anggaran dengan memegang prinsip cermat, efektif dan efisien dengan cara setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Karena tugas utama kita adalah membantu masyarakat.
Dalam laporan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa, proses penyerahan DIPA tahun 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganang Covid 19, dan berbagai prioritas pembangunan lainnya.
Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19. Memberikan perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, sebagai persetujuan APBN 2020 diperkirakan mengalami pelebaran defisit yang diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari perlemahan ekonomi. Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun 2020. Efektifitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung pada pelaksanaan yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas.
Pokok-pokok APBN 2021 yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Diantaranya mendukung kelanjutan penanganan pandemi covid-19, mendukung reformasi pendidikan Serta mendukung reformasi perbaikan dan perlindungan sosial.
berdasarkan fokus belanja pemerintah tahun 2021 dan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan terdapat 8 Kementerian/ Lembaga yang menerima DIPA secara simbolis, yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif/Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan.
(ANTHO MASLAN/MNC)
