Polres Pinrang Limpahkan Ke Jaksa Kasus dugaan Korupsi Proyek Perbaikan Jalan Pembangkitan Bakaru

Spread the love

PINRANG, MNC — Polisi Resort Pinrang
akhirnya menjemput paksa salah seorang tersangka kasus dugaan korupsi proyek perbaikan jalan antar pusat sektor pembangkitan bakaru tahun anggaran 2017. Direktur CV Harfianthi H. Aswards Muh.Tamzil dijemput tim penyidik Polres Pinrang dirumahnya Komp.Dosen Unhas Tamalanrea Kota Makassar,9 Oktober 2019

“Betul ada tersangka ditangkap, di rumahnya di Makasar ” kata Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Dharma Negara,saat dikonfirmasi,Kamis 10 Oktober

Penjemputan paksa ini dilakukan karena H. Aswards Muh.Tamzil
telah dua kali mangkir dari panggilan polisi dengan alasan sakit,sehingga penyidik menjemput paksa di rumahnya.

Dharma menjelaskan,telah melimpahkan berkas perkara penyidikan dugaan korupsi proyek
dengan nilai anggaran Rp.3.934.570.527,ke penuntut umum
“Kasus ini sudah masuk tahap dua.”ungkapnya.

Sebelumnya,polisi menetapakan dua orang tersangka pada kasus proyek perbaikan jalan antar pusat sektor pembangkitan bakaru tahun anggaran 2017.

Mereka yang ditetapkan yakni direktur CV Harfianthi H. Aswards Muh.Tamzil dan salah seorang pengawas pekerjaan dari PT.PLN sektor Bakaru, berinisial ZE,yang lebih awal diserahkan ke penuntut umum.

Proyek dengan nilai anggaran Rp.3.934.570.527 telah diyatakan lengkap oleh pihak penuntut umum, dengan kerugian negara sebesar Rp.770.659.295,89.

Awalanya, Cv.Harfianti sebagai pemenang tender pada pekerjaan itu melakukan pekerjaan proyek yang tidak sesuai dengan surat perjanjian kontrak nomor : 0124.SPK/DAN.02.01/SBKR/2017 Dan Nomor Pihak Kedua : 046/PH-H/X/2017, tanggal 07 November 2017 dan nomor : 118.RKS-PBK/DAN.01.01/SBKR/2017 Tanggal 02 Oktober 2017.

Dalam pelaksananya Cv.Harfianthi mengalihkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain senilai Rp. 3.000.000.000 tanpa sepengatahuan dari pihak PT.PLN ( Persero) Sektor Pembangkit Bakaru.

Penyidik menemukan adanya perubahan lokasi pekerjaan pada saat Contract Discussion Agreemet (CDA) yang tidak di tuangkan dalam surat perjanjian / kontrak.

Sampai berakhirnya perjanjian / kontrak, masih terdapat pekerjaan yang belum di selesaikan dan hasil pekerjaan pun mengelami rusak berat dan belum di lakukan pekerjaan perbaikan

Semenatara pengawas ZE yang awalnya sebagai saksi dinaikkan statusnya sebagai tersangka karena melaporkan progress pekerjaan yang tidak sesui dengan fakta dilapangan,sehingga terjadi pembayaran pada Cv
Harfianthi tidak sesuai dengan kemajuan pekerjaan serta tidak di lengkapi dengan dokumen As Bulit Drawing.

Sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 770.659.295,89 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Subs UU RI Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang pembrantasan tindak pidana Korupsi.(ASWAR AZHAR/MNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *