JAKARTA, MERPOS – Merespon informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), terkait kesiapsiagaan beberapa wilayah Zona Megathrust, Indonesia yang diperkirakan berpotensi terjadinya gempa besar dan tsunami, maka Deputi Bidang Pencegahan BNPB mengundang sejumlah kepala daerah melakukan rapat bersama, di Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin turut menghadiri pertemuan tersebut.
Disampaikan pertemuan ini untuk membahas langkah-langkah kesiapsiagaan Zona Megathrust.
Selain itu, Indonesia sebagai wilayah zona megathrust memiliki potensi gempa bumi yang dapat melepaskan energi gempa signifikan, yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam berbagai kekuatan.
Disisi lain sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat dan akurat, dari kapan, dimana dan berapa kekuatannya. Begitupun gempa yang terjadi di beberapa daerah.
Oleh karena itu, kata Bahtiar, mengajak masyarakat dan seluruh elemen pemerintahan bergerak bersama melakukan upaya kesiapsiagaan, baik berupa mitigasi struktural maupun non struktural dengan membangun bangunan aman gempa, merencanakan tata ruang pantai yang aman tsunami. Serta membangun kapasitas masyarakat dalam melakukan aksi dini untuk selamat, jika gempa bumi dan tsunami terjadi.
Selain itu diperlukan langkah langkah dan upaya kesiapsiagaan pemerintah terhadap ancaman seismic gap, beserta dengan dampak ikutannya.
“Saya Pj Gubernur Bahtiar sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah, menghimbau kepada pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif,” kata Bahtiar.
Langkah yang perlu dilakukan, diantaranya pengecekan kembali kesiapan alat alat peringatan dini maupun sistem komunikasi kebencanaan, memastikan tempat tempat evakuasi, bangunan Tempat Evakuasi Sementara/Akhir (TES/TEA). Serta jalur evakuasi dapat digunakan dan mudah diakses.
Penting pula peningkatan pelaksanaan edukasi, sosialisasi dan literasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap risiko gempa bumi dan tsunami, Pengecekan ketersediaan papan informasi, rambu rambu serta arah evakuasi yang memadai.
Melakukan koordinasi kesiapan mekanisme kedaruratan/ penanggulangan bencana bersama dengan stakeholder daerah, serta simulasi rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder setempat.
“Dan, Koordinasi yang lebih intensif dengan Pusat Pengendali Operasi di BPBD masing masing daerah, dan atau Pusdalops PB BNPB,” papar Bahtiar. (WENTRI-HMS/MERPOS)
