Soal Mini Market Soppeng. DPRD : Kalau Melanggar Harus Ditindak. Pemkab “Ada Saatnya Ditegasi”

Spread the love

SOPPENG, MNC –Puluhan Mahasiswa Soppeng melakukan demonstrasi, untuk menyampaikan aspirasi. Tentang pengoperasian Mini Market yang masih beroperasi, walau izinnya sudah kadaluarsa.

Para Mahasiswa di terima oleh tiga Anggota DPRD Soppeng yakni Dra. Hj. Andi Endang Supiati, MM (Anggota Komisi I) Asnaidi, SH, MH Wakil Ketua Komisi I yang bertindak selaku Pimpinan Rapat dan Drs. H. Jafar (Sekretaris Komisi III).

Burhanuddin yang memimpin unjuk rasa mengatakan bahwa, maksud kedatangannya bersama teman teman. “Mempertanyakan kenapa sejumlah Mini Market seperti, Alfa Midi dan Alfa Mart yang masih beroperasi di wilayah Soppeng”. Padahal masa berlaku pengoperasian sudah habis, yakni antara 2015 dan 2017.

Beberapa tuntutannya yang dipasang di spanduk saat berorasi yakni, Jangan biarkan pelanggar masih berkeliaran, Pemerintah harus tertibkan pasar modern, Jangan hanya melihat – kami butuh tindakan.

Asnaidi selaku Pimpinan Rapat, meminta alasan pendemo. Hingga Burhanuddin menjelaskan bahwa, “Salah satu tuntutan kami, adalah berdasarkan temuan di lapangan adanya pelanggaran atas izin beroperasi pasar Mini Market, yang berdampak langsung pada gulung tikarnya usaha (Toko) masyarakat yang menjual secara tradisional,”

“Kami datang bukan membawa masalah, tapi meminta penyelesaian masalah, karena kami adalah penyambung lidah dari masyarakat, ” tuntutnya.

Burhanuddin mempertanyakan, “Kenapa Dinas terkait, melakukan pembiaran padahal mereka sudah melanggar legalitas,” kritiknya.

Legislatif Asnaidi merespon Mahasiswa bahwa, apapun alasan Pmerintah, selama izin usaha sudah dilanggar, maka harus ditindak, kalau dibiarkan berarti anda “Salah”. Kenapa tidak disurati, atau ditegur bahkan diberikan sanksi, tegasnya Wakil Rakyat.

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng Drs Andi Muhammad Surahman, M.Si, menjawab terkait hal tersebut.

“Tidak serta merta dibekukan izinnya karena ada keterkaitan dengan kemitraan, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan investasi.” jawab Andi Surahman mewakili Pemerintah Daerah.

“Pada saatnya kita akan tegasi ketika persyaratan, yang berdasarkan peraturan perundang undangan tidak dipenuhi, “Janjinya Staf Ahli.

Turut hadir Kadis PTSP Firman, M.Si, Kadis Tenaga Kerja, Kadis Koperindag dan Sekretaris PU PR Soppeng.

(ANTHO MASLAN/MNC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *