SEBUAH mandat atau Surat Keputusan (SK) yang diistilahkan ‘sepucuk surat’ bakal dilayangkan Pengurus Pusat Himpunan Putra -Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD), untuk Tim Kerja Normalisasi
(TKN) HIPAKAD Sulawesi Selatan (Sulsel)?
Atau, Orva Frans Karangan masih ‘direken’ (diperhitungkan) untuk dipertahankan menjabat Ketua DPD HIPAKAD Sulsel hingga September 2026? (Baca : Berita Bersambung Kelima ‘Apakah Ada Mandat Baru atau Sayonara Bagi Pengurus Lama? Keputusan Pusat Dinantikan’). Teka-teki ini akan terjawab di awal Agustus ini.
Namun, pertemuan TKN bersama Bakal Calon Ketua HIPAKAD Sulsel, Andi Budi Pawawoi dengan melibatkan beberapa pengurus cabang yang aktif dan yang pernah mengabdi di DPC dan DPD, serta yang berstatus anggota dan Anggota Luar Biasa juga para anak tentara, pada Sabtu 2 Agustus 2025 di Makassar, semakin kuat dugaan bahwa keputusan HIPAKAD Pusat akan segera digulirkan di bulan ini.
Sementara, dari berbagai sumber yang dirangkum MERPOS, Ibu Orva tidak tinggal diam menghadapi masalah ini. Sejumlah jaringan dan ‘jurus-jurus’ strategi dimainkan dengan pendekatan baik di tingkat cabang, daerah, pusat. Hingga intens berkomunikasi dengan pihak Pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Sulsel selaku pembina yang turut komentar (Baca : Berita Bersambung Keenam Judul Ketua PPAD Sulsel Brigjen Purn Andi Baso Amirullah Blak-blakan).
Di sisi lain, pihak penentang, TKN 2025 melakukan serangan-
serangan tajam serta konsolidasi yang terbilang jitu. Misalnya, menggelar zoom meeting bersama DPC aktif dan pensiunan Cabang -Daerah HIPAKAD serta DPP. Atau gerakan pro-aktif sambung rasa secara internal di Grup TKN, dengan intermezo sembari serius bergerak secara progresif sehingga menemukan calon ketua yang andal.
Sebelumnya, beberapa nama juga mencuat yang dikemas TKN untuk dimunculkan. Bahkan, menghadirkan mantan-mantan pengurus DPC dan DPD. Di antaranya, DR Petrus Ma’na, SH, MH dan Badaruddin, SH, MH serta Hasbullah, SH, MH yang juga Advokat.
Kehebatan Ibu Orva dan kecermatan TKN, yang kini tengah teruji di tingkat pusat hingga publik dapat menilai. Lantas, Palu Sidang Konsolidasi bakal diarahkan ke mana?. Para anak Tentara khususnya HIPAKAD banyak memilih netral.
Mereka mengambil jalan tengah : biarlah yang terlanjur ‘berseteru” yang mengetahui mendetail permasalahan, ketimbang ikut- ikutan. Hal ini bisa memperkeruh suasana. Begitu pula dengan para Pengurus Pusat. (Baca : Berita Bersambung Ketiga Judul Jangan Biarkan Perpecahan Bangkitkan Perhimpunan : Sikap Pengurus Pusat Ditunggu. Apalagi. (Bersambung)
