Verifikasi Media itu Tuntutan Jaman dan Penting, Tapi Prosedurnya Bertahap

Bagikan :

PAREPARE, MNC – Menyikapi persoalan seputar verifikasi media yang belum lama ini memunculkan perdebatan di beberapa daerah di Sulsel, Pemimpin Umum MERAH PUTIH POS (MERPOS), Marno Pawessai juga berkomentar, Senin (28/6/2021) Dikatakan, kita berharap mitra (maksudnya pemda) tetap bijaksana menyikapi persoalan ini ke depan. Artinya, kemitraan dan sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini terus berjalan.

Marno Pawessai yang juga Ketua Seksi Organisasi PWI Provinsi Sulsel ini mengatakan, pada prinsipnya kita satu visi atau sependapat. Bahwa verifikasi media itu tuntutan jaman dan penting, namun berharap tentu prosedurnya bertahap. “Jadi verifikasi media harus didukung sepenuhnya, dan hal itu rana Dewan Pers yang tidak bisa di-intervensi, ” jelas Marno, yang juga mantan wartawan mingguan Bina Baru (kini Harian BKM Makassar).

Dikatakan, bukan hanya verifikasi media yang patut diapresiasi. Kalangan wartawan juga sangat urgen untuk terus digembleng kualitasnya, agar menjadi wartawan yang kompeten yang selanjutnya lolos Uji Kompetensi Wartawan (UKW). “Saya kira kita sepakat ke depan tidak ada media, ataupun wartawan abal-abal yang bisa merusak citra dan kredibilitas pers, ” kilah mantan wartawan Mingguan Pancasila, yang juga membina media online MERPOSnews.com. (Baca juga: Dewan Pers Tak Melarang Pemda Kerjasama dengan Media).

Baca Juga :  Berkunjung ke Sidrap, Dua Pengurus PWI Sulsel Pertanyakan Ini

Selanjutnya, Marno yang masih ditugasi PWI Sulsel sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Sidrap – Enrekang berharap, hendaknya semua pihak obyektif menyikapi seruan Waket Dewan Pers, Pak Hendry Ch Bangun yang cukup toleran dan bijaksana dengan pernyataan, Dewan Pers tak pernah melarang pemerintah daerah bekerjasama dengan media.

Bahkan, katanya lagi, Dewan Pers membolehkan pemda tetap mengakomodir media, walaupun belum di-verifikasi. Yang penting media tersebut dilengkapi dengan Badan Hukum yang sah. Hal tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. “Artinya, masalahnya, sudah clear kan, “kuncinya. (NURMAS/ABDUL/MNC).

Baca Juga :  UKW Pinrang Usai Lebaran, Ini Penjelasan Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Sulsel H Suwardi Thahir

Verifikasi Media itu Tuntutan Jaman dan Penting, Tapi Prosedurnya Bertahap

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun (kanan) bersama Ketua Seksi Organisasi PWI Sulsel Marno Pawessai (kiri) di Hotel Kenari Parepare. (Foto : Alfiansyah Anwar)

 

Comment