PAREPARE, MERPOS – Pemerintah Kota Parepare menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Triwulan III Tahun Anggaran 2025 di ruang pola Kantor Setdako Parepare, Kamis (9/10/2025).
Rapat yang dipimpin langsung Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, ini dihadiri Pejabat Sekda Amarun Agung Hamka dan Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, serta jajaran pemerintahan.
Tasming Hamid menekankan pentingnya percepatan serapan anggaran di sisa tahun 2025 agar dapat segera dinikmati masyarakat.
“Kegiatan yang sampai sekarang belum terealisasi harus dilakukan upaya-upaya percepatan dengan koordinasi multi sektor sehingga dapat selesai tepat waktu,” ujarnya.
Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemkot Parepare akan menghadapi pengurangan anggaran yang cukup signifikan di tahun 2026.
Berdasarkan data dari BKD, terdapat pengurangan sebesar Rp101,9 miliar, ditambah kebutuhan pembiayaan P3K dan P3K paruh waktu sekitar Rp 80 miliar. Total pengurangan anggaran yang harus diantisipasi mencapai Rp182 miliar.
“Rp182 miliar bukan angka kecil dalam APBD. Kita harus mempunyai strategi, karena kegiatan-kegiatan yang bersesuaian dengan visi-misi kita, program gubernur, dan program presiden tetap harus berjalan,” tegas Tasming.
Mantan Legislator ini menjelaskan bahwa, pemangkasan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan seluruh jajaran pemerintah, untuk melakukan efisiensi belanja negara dan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan program dan kegiatan di akhir tahun 2025 tetap fokus pada isu-isu strategis yang mendukung 18 Program Prioritas Walikota dan Wakil Wali Kota Parepare, 8 Prioritas Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, serta 17 Program Prioritas Nasional (Asta Cita).
“Program prioritas tersebut harus tetap dapat berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran. Kita semua menyadari tantangan ini, termasuk dampak inflasi yang menyebabkan kurangnya uang yang beredar sehingga daya beli masyarakat menurun,” ungkap Tasming.
Dia mengimbau para pimpinan OPD untuk mengambil langkah konkret mempercepat proses pelaksanaan kegiatan, meningkatkan pengawasan internal untuk pengendalian dan evaluasi, serta memperhatikan indikator sasaran pelaksanaan program/kegiatan pembangunan masing-masing OPD.
“Saya tekankan kepada OPD yang masih minim realisasi kegiatannya baik fisik maupun keuangannya agar dapat meningkatkan kinerjanya,” tegas Walikota.
Kepala Bappeda, Zulkarnaen, Nasrun melaporkan struktur APBD Kota Parepare tahun 2025 dalam rangka inti pokok berjumlah Rp 989,2 miliar dengan realisasi per September 2025.
“Untuk Pendapatan Daerah, target Rp 938,8 miliar, realisasi Rp 687,9 miliar (73,23%). Pendapatan Asli Daerah Rp192,7 miliar (66,04% dari target). Pendapatan Transfer Rp 495,2 miliar (76,54% dari target),” ujarnya.
“Belanja Daerah, total realisasi Rp 539,7 miliar (51,21%), belanja operasi Rp 515,3 miliar (59,74%), belanja modal Rp 87,6 miliar (27,99%), dan belanja tidak terduga Rp 56 juta (0,56%).”
“Capaian Kegiatan Pembangunan terdiri dari realisasi fisik pembangunan triwulan III mencapai 72,08% dengan 158 program, 468 kegiatan, dan 1.253 sub- kegiatan”.
Zulkarnaen melaporkan perangkat daerah dengan kinerja fisik tertinggi adalah Kecamatan Soreang (89,7%), Dinas Satpol PP (85,7%), Dinas Penanaman Modal dan PTSP (80,4%), Kecamatan Ujung (80,44%), Rumah Sakit Andi Makkasau (79,67%).
“Sementara untuk penyerapan keuangan tertinggi dicapai oleh RSUD Andi Makkasau (77,91%), Sekretariat DPRD (68,95%), dan BKPSDM (67,95%).
Rapat Monev ini merupakan upaya meningkatkan kinerja jajaran Pemkot Parepare dalam memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana, serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan APBD Kota Parepare Tahun 2025.
(*/SUMARNI AZIS)
