PAREPARE, MNC — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Parepare Tahun 2024, di Auditorium BJ Habibie, Senin (3/4/2023).
Kegiatan mengangkat tema “Akselerasi Pembangunan Ekonomi Daerah, Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”.
Turut hadir Kepala Dinas Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, Sukarniaty Kondolele mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil Wali Kota Parepare Pangerang Rahim, Ketua DPRD Kaharuddin Kadir, Sekretaris Daerah Iwan Asaad, dan Plt. Kepala Bappeda Parepare, Eko W. Aryadi.
Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan, Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD Kota Parepare Tahun 2024, yang akan menjadi muara dari seluruh usulan-usulan prioritas yang disampaikan saat pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Anak dan Musrenbang Perempuan.
Taufan menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang ini tetap mempedomani RPJMD, agar arah dan tujuan yang ingin dicapai betul – betul jelas.
Terlebih, kata dia, kegiatan ini adalah muara daripada Musrenbang – Musrenbang sebelumnya, yang dihadiri bukan hanya jajaran pemerintah kota, tapi semua stakeholder.
“Musrenbang RKPD yang dilaksanakan pada tahun ini memiliki makna yang sangat strategis dan spesifik, karena hasil yang akan diperoleh merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024-2026,” katanya.
Wali Kota dua periode ini mengutarakan, Musrenbang ini untuk membahas perencanaan RKPD yang sudah ada di tingkat SKPD, dan ingin dimatangkan. Taufan berharap, agar dasar pelaksanaan Musrenbang ini adanya, “Komitmen untuk melahirkan langkah – langkah solutif,” sehingga tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan kota parepare.
“Saya berpikir, karena kita mau melahirkan dokumen ini, harus lahir dari komitmen karena itu jadi pedoman kita nantinya. Jadi kalau kita tidak berkomitmen, tidak beritengritas saya khawatir ini tidak bisa diimplementasikan,” tandas Wali Kota. (SUMARNI AZIS/Mnc)
