BARRU, MERPOS – Mewakili Bupati Barru, Sekretaris Daerah Abubakar, S.Sos,.M.S secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah Kabupaten Barru, untuk Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kabupaten Barru Tahun 2025 -2029, di Baruga Pettu ada’e Lantai 6 MPP, Kamis (8/5/2025)
Turut hadir Pimpinan DPRD Kabupaten Barru, Unsur Forkopimda Barru, para Staf Ahli, para Asisten Setda Kabupaten Barru, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Barru, Direktur RS. Lapatarai, Perkawilan BUMN dan BUMD, para Camat dan Tim Delegasi Kecamatan se- Kabupaten Barru, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan, Perwakilan Kampus ITBA, STAI Al Gazali, STAI DDI Mangkoso, dan Universitas Muhammadiyah Barru.
Sekda Barru menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah ini, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barru terhadap keberlangsungan proses pembangunan di Kabupaten Barru.
“Untuk itu, Saya menyampaikan semoga melalui kegiatan ini dapat disepakati keluaran (output) utama Renstra PD dalam mencapai kinerja hasil (outcome) Tematik Pembangunan Kabupaten Barru ke depan, ke arah yang lebih baik,” ucap Abubakar.
Lanjutnya, Sebagaimana dipahami bersama, bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan, terdapat mekanisme dan prosedur yang berlaku mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka salah satu tahapan yang wajib dilaksanakan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Forum Lintas Perangkat Daerah yang merupakan perwujudan partisipatif dari pendekatan perencanaan pembangunan daerah.
Berbeda dengan Forum Perangkat Daerah penyusunan RKPD yang lebih banyak musrenbang membahas masyarakat. usulan Forum Perangkat Daerah Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dilakukan dengan pendekatan Tematik, dimana pendekatan tematik yang dimaksud adalah pendekatan permasalahan dan isu strategis daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan dan RPJMD.
Selain itu forum lintas perangkat daerah ini dilaksanakan sebagai media koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RPJMD agar dihasilkan bersifat komprehensif, integratif, dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dan pembahasannya melibatkan berbagai pihak dari unsur masyarakat dan akademisi termasuk Perangkat pelaksanaan Daerah. sinkronisasi upaya dan integrasi dan penyelarasan rancangan awal RPJMD dengan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra PD) penting dilaksanakan, agar tidak terjadi tumpang tindih program, dan seluruh program dipastikan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 -2029.
Mengurai beberapa permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kabupaten Barru yakni Kemiskinan dan Pengangguran, dimana selama 3 tahun terakhir terus perlu menjadi perhatian kita bersama. Persentase penduduk miskin di tahun 2023 8,46% menurun pada tahun 2024 menjadi 8,31%.
Sementara untuk Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung mengalami peningkatan, terlihat pada capaian TPT pada tahun 2023 mencapai 5,89%, meningkat pada tahun 2024 sebesar 6,42%. Selanjutnya terkait isu ketahanan Pangan, Isu ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Pusat melalui Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto yang juga sangat berkaitan dengan isu pertumbuhan ekonomi berbasis sumberdaya alam. Sehingga semua stakeholder harus berperan dalam mensukseskan hal tersebut, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Barru. Tercatat luas areal persawahan di Kabupaten Barru tahun 2024 seluas 16.017 Ha, dengan hasil panen padi di tahun 2024 mencapai 129.133 ton dengan produksi rata-rata 5-6 ton.
Pada sektor perikanan, untuk perikanan budidaya pada tahun 2024 memiliki luasan areal tambak 2.862 Ha, dengan produksi perikanan budidaya yang unggul diantaranya adalah udang vaname sebesar 4.337 Ton, Rumput laut sebesar 1.198 ton, udang windu sebesar 44,8 ton, dan Ikan bandeng sebesar 677 ton.
Sementara untuk perikanan tangkap di awal tahun ini telah menghasilkan 3.344,6 Ton. Capaian awal tahun ini pada sektor perikanan diharapkan dapat mencapai target dan lebih meningkat hingga akhir tahun 2025.
Khusus untuk Prevalensi stunting, hal ini juga perlu menjadi perhatian kita semua, mengingat di tahun 2023 angka prevalensi stunting kita meningkat menjadi sebesar 22,1% dari sebelumnya 14,1% pada tahun 2022. Sehingga saya berharap melalui Forum Perangkat Daerah ini, perlu menjadi perhatian bagi Perangkat Daerah yang memiliki program dan kegiatan yang berkontribusi besar terhadap penanganan stunting untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi.
Dari beberapa permasalahan dan isu strategis pembangunan serta gambaran capaian yang telah saya sampaikan tadi, sekali lagi berharap ada langkah kongkrit dan strategis selama 5 tahun yang dihasilkan dari Forum ini, dan nantinya akan terintegrasi ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
Di akhir sambutan Sekda Barru berharap Forum Perangkat Daerah ini dapat terlaksana dengan baik, serta program dan kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah selama 5 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru.
Sebelumnya Panitia penyelenggara melaporkan dasar hukum dari kegiatan tersebut, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 16 ayat (2) bahwa Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029. (HUMAS BARRU/SATRIANI)
