SIDRAP, MERPOS — Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), Syaharuddin Alrif, memaparkan strategi digitalisasi yang dijalankan Sidrap pada ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (28/5/2025) di Ruang Pola Kantor Gubernur, Makassar.
Dalam forum yang dipimpin Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi itu, Bupati Syaharuddin menyampaikan, Pemkab Sidrap berkomitmen mempercepat transformasi digital khususnya dalam layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
“Prinsip utama digitalisasi adalah memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, agar pembayaran pajak dan retribusi daerah bisa dilakukan secara aman, dan transparan,” ujar Syaharuddin.
Ia selanjutnya mengutarakan, kunci sukses Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terletak pada tiga hal, komitmen yang kuat dari pimpinan melalui regulasi dan kebijakan, koordinasi antar pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia dan Bank Sulselbar, serta peningkatan kompetensi sumber daya pengelola pendapatan daerah.
Sebagai wujud nyata ETPD, sambung Syaharuddin, Pemkab Sidrap telah membangun kolaborasi dengan Bank Sulselbar dalam mengembangkan inovasi transaksi pembayaran seperti penggunaan QRIS, virtual account, mobile banking, dan dompet digital.
“Seluruh transaksi yang bersumber dari APBD juga telah dilakukan secara elektronik melalui mekanisme pembayaran langsung ke rekening OPD atau pihak penerima terkait,” terangnya.
Ditambahkannya, berbagai inovasi telah diterapkan oleh Pemkab Sidrap untuk mendorong digitalisasi, antara lain penggunaan aplikasi Pos PBB, e-BPHTB, SIMPAD (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah), serta penyediaan QRIS untuk seluruh jenis pajak dan retribusi.
“Digitalisasi telah menyentuh berbagai sektor layanan, di antaranya retribusi persampahan, pasar, pelayanan rumah sakit dan puskesmas, hingga parkir. Pemkab Sidrap aktif melakukan rapat koordinasi TP2DD, melakukan perjanjian kerja sama optimalisasi pajak dan retribusi, melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat,” urai Syaharuddin.
Ia lalu mengungkap, sebagai bukti nyata atas keseriusan dalam transformasi digital, Kabupaten Sidrap berhasil meraih predikat Championship P2DD (Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah).
“Selain itu, dalam Musrenbang Provinsi lalu diumumkan penerimaan pajak tertinggi di Sulsel pada periode Januari hingga April 2025 ada di Kabupaten Sidrap,” lontar Syaharuddin.
Sementara terkait upaya penanganan inflasi, Syaharuddin mengatakan Pemkab Sidrap terus memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Ia juga berharap dukungan dari pemerintah provinsi serta sinergi antardaerah untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan komoditas strategis.
High Level Meeting TPID dan TP2DD tersebut diinisiasi oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan mengangkat tema “Upaya Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan Strategi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Peningkatan PAD melalui Digitalisasi Transaksi Pembayaran di Sulawesi Selatan”.
Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda Sulsel, perwakilan Bank Indonesia, serta para bupati dan walikota, se-Sulsel. Turut hadir, Kepala BKAD Sidrap, Sahabuddin, Plt. Kepala Bapenda Sidrap, Rohady Ramadhan, Kabag Perekonomian, Rimba Najamuddin, serta jajaran TPID Sidrap.
Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi saat membuka acara mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika inflasi. Ia menekankan agar TPID di daerah tidak terlena dengan angka inflasi yang tampak menurun.
“Jangan sampai kita terkecoh oleh data yang tampak menurun, sementara ada tren lain yang harus diwaspadai. Kita harus aware terhadap indikator yang lebih mendalam,” ujar Fatmawati.
Lebih jauh, Famawati menyoroti potensi komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang perlu didukung dengan inisiatif digitalisasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial di daerah.
“Kami meminta kepada para ASN untuk menjadi penggerak transformasi digital, memanfaatkan berbagai model bisnis digitalisasi untuk pembayaran, serta memilih sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah,” tandasnya. IRJAS/DP
