SIDRAP, MERPOS – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar Rapat Koordinasi Data Pembentukan Brigade Pangan untuk wilayah Optimalisasi Lahan (Oplah) Non-Rawa, Sabtu (21/6/2025).
Kegiatan berlangsung di Baruga Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Jalan Lanto Dg. Passewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.
Rapat dipimpin langsung Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, didampingi sejumlah anggota DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sidrap, Ibrahim, para camat, kepala BPP kecamatan, PPL, serta lurah dan kepala desa dari berbagai wilayah di Sidrap.
Turut hadir perwakilan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulsel, H. Rahman dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sulsel, serta Kepala UPT Balai Benih Tanaman Pangan Provinsi Sulsel, Syafruddin.
Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin menegaskan, pembentukan Brigade Pangan merupakan langkah strategis memperkuat ketahanan pangan daerah, khususnya pada lahan non-rawa yang belum termanfaatkan optimal.
“Sidrap memiliki Oplah rawa terbesar di Sulsel, dengan total 18.000 hektare. Untuk tahap pertama, kita mulai dengan 3.000 hektare. Anggaran sudah siap, tinggal finalisasi RAB dan teknis lapangan,” jelasnya.
Bupati Syaharuddin menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam percepatan pelaksanaan.
“Saya minta camat, desa, dan penyuluh terlibat langsung mengawal agar manfaat cepat dirasakan petani, khususnya di musim tanam kedua,” ujarnya.
Bupati juga meminta setiap kecamatan menentukan basecamp di kantor desa atau BPP. Ia bahkan berencana mengumpulkan tukang bor untuk membahas pembagian wilayah kerja agar lebih adil dan efisien.
“Inventarisasi tukang bor per desa segera disetor ke Kabid Sarana dan Prasarana, Surianto,” tambahnya.
Terkait program cetak sawah, data Survei Investigasi Desain (SID) telah mencakup 2.950 hektare dan siap dieksekusi dari target awal 5.000 hektare.
“Masih bisa bertambah karena banyak lahan belum terdata. Camat dan PPL segera umumkan ke masyarakat,” pinta Bupati.
Sementara itu, Oplah tahap kedua mencakup 15.000 hektare yang saat ini masih dalam proses pemetaan dan SID. “Hari ini fokus kita adalah pemetaan tahap kedua,” ujar Syaharuddin.
Bupati juga mengungkapkan, Sidrap siap menjadi daerah percontohan nasional dalam pembentukan Brigade Pangan.
“Besok saya akan bertemu Dirjen dan Menteri Pertanian. Sekitar 200 hektare per brigade siap kita terima. Yang penting Sidrap siap,” tegasnya.
Nantinya, tim Brigade Pangan akan dibentuk per kecamatan dengan SDM lapangan yang siap bekerja. Dalam rapat tersebut, Bupati juga meminta laporan langsung dari camat dan kepala BPP terkait progres pemetaan dan konfirmasi dari desa dan kelurahan.
Mewakili Dinas Pertanian Provinsi, H. Rahman menyampaikan rencana bantuan benih untuk penangkaran seluas 400 hektare, menggunakan varietas Inpari 47 yang tahan terhadap perubahan iklim ekstrem.
“Rencana awal hanya 200 hektare. Setelah komunikasi dengan Bupati Sidrap dan melihat kesiapan lapangan, alokasi naik menjadi 400 hektare. Luar biasa,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan Sidrap telah menerima berbagai bantuan sarana pertanian, termasuk 40 unit alat dari pusat dan provinsi tahun lalu.
“Cuaca saat ini cukup mendukung, namun kewaspadaan terhadap OPT seperti tikus tetap diperlukan,” imbuh Rahman, yang segera memasuki masa pensiun bulan depan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sidrap, Ibrahim, dalam laporannya menyatakan antusiasme tinggi terhadap program IP300.
“Saya optimis musim tanam kedua akan lebih baik dari yang pertama. Kita targetkan bulan September sudah mulai tanam kembali untuk musim ketiga,” katanya.
Dengan dukungan dari pemerintah daerah, serta komitmen para pemangku kepentingan hingga ke tingkat desa, Sidrap menargetkan terwujudnya kemandirian dan keberlanjutan pangan yang lebih kokoh.
Berikut poin-poin penting yang disepakati dalam rakor:
1. Jumlah Brigade Pangan:
Sebanyak 294 brigade ditetapkan, mencakup total lahan seluas 18.026 hektare.
2. Cetak Sawah:
Total luas mencapai 2.711 hektare:
Tahap I: 1.775 hektare
Tahap II: 936 hektare
Penambahan lahan diminta dikonfirmasi dua minggu sebelum tim SID turun.
3. Inventarisasi Tukang Bor:
Dilakukan per desa, untuk mendukung eksekusi cetak sawah secara adil dan efisien.
4. Pengadaan Benih:
Target penanaman di lahan 3.000 hektare melibatkan penangkar lokal. Jika ada kendala permodalan, akan dijajaki kerja sama dengan Bank BRI dan Bank Sulselbar.
5. Pengawalan Musim Tanam II:
Musim tanam kedua akan dikawal intensif. Petani diminta segera melapor jika terjadi gangguan hama atau kendala teknis. IRJAS/DP
