LUWU, MERPOS – Gelombang tuntutan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya kembali memanas. Di tengah momentum sakral Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) dan Hari Jadi Luwu (HJL), dua tokoh kunci legislatif turun langsung ke jalan untuk menyatakan dukungan penuh dalam “Mimbar Perjuangan” yang digelar di Batas Cimpu, Jumat (23/1/2026).
Kehadiran Fadriaty As (Anggota DPRD Sulsel) dan Ahmad Gazali (Anggota DPRD Luwu) di tengah kepungan massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Luwu menjadi sinyal kuat bahwa, perjuangan ini bukan sekadar wacana, melainkan mandat rakyat yang tak bisa ditunda lagi.
Dalam orasinya yang membakar semangat, Fadriaty As menegaskan bahwa, pembentukan Provinsi Luwu Raya adalah upaya menagih janji sejarah yang pernah disampaikan Presiden pertama RI, Ir. Soekarno.
”Ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal mendekatkan pelayanan kepada rakyat. Luwu Raya harus mandiri, agar akses pembangunan dan kesejahteraan tidak lagi terhambat oleh jarak birokrasi yang jauh,” tegas mantan aktivis IPMIL tersebut.
Senada dengan hal itu, Ahmad Gazali mengungkapkan bahwa seluruh pimpinan DPRD di wilayah Luwu Raya telah menyatukan visi melalui komitmen tertulis. Ia menekankan bahwa perjuangan ini adalah bentuk kepatuhan terhadap amanah kultural.
”Kami bergerak atas dasar titah Datu Luwu. Di Tanah Luwu, titah adalah perintah yang wajib kami kawal hingga tuntas di tingkat pusat,” ujar Gazali.
Perjuangan ini tidak berhenti di jalanan. Sebagai langkah konkret, perwakilan pimpinan lembaga dari Luwu Raya dijadwalkan akan bertolak ke Jakarta pada 26 – 27 Januari 2026, untuk melakukan audiensi khusus mengenai urgensi pemekaran ini.
Gerakan ini diharapkan menjadi pesan terbuka bagi Pemerintah Pusat, bahwa rakyat Luwu Raya sudah bulat dalam tekad. Provinsi Luwu Raya adalah harga mati untuk masa depan yang lebih sejahtera, demikian sumber MERPOS, Sabtu, 24 Januari 2026. (OKTO)
