PAREPARE, MERPOS – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menerima audiensi Ketua Bawaslu Parepare, M Zainal Asnun, pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Kantor Wali Kota Parepare.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi Bawaslu Kota Parepare dalam rangka penguatan dan pengembangan demokrasi di Kota Parepare.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun, didampingi Anggota Bawaslu Kota Parepare, Susilawati, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare Handayani, serta staf pendamping.
Rombongan Bawaslu Kota Parepare disambut langsung oleh Wali Kota Parepare, Tasming Hamid dan didampingi kepala Kesbangpol Rustam Asta. Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kota Parepare menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Bawaslu dalam mendukung penguatan demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan berintegritas.
Pembahasan difokuskan pada upaya peningkatan kesadaran politik masyarakat, khususnya pemilih pemula dan generasi muda, serta penguatan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menyambut baik audiensi tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap upaya Bawaslu dalam memperkuat demokrasi di daerah.
Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam menciptakan iklim demokrasi yang edukatif dan berintegritas di Kota Parepare.
Sementara, Ketua Bawaslu Kota Parepare, Muh. Zainal Asnun, menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus diskusi strategis untuk membangun koordinasi yang lebih kuat antara Bawaslu dan Pemerintah Kota Parepare.
“Kami berharap melalui pertemuan ini dapat terbangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam mendukung pendidikan politik dan pengawasan partisipatif demi terwujudnya demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara Bawaslu Kota Parepare dan Pemerintah Kota Parepare guna mendorong partisipasi masyarakat yang lebih sadar dan aktif dalam kehidupan demokrasi, khususnya menjelang agenda-agenda demokrasi ke depan. (*)
