SINJAI, MERPOS – Pada senin pagi yang cerah, 5 Agustus 2024, langkah signifikan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai. Di latar gedung pemerintahan yang megah, perjanjian kerja sama non -tunai dengan Bank Sulselbar Cabang Sinjai diresmikan. Kadis PMD Sinjai, Dr. Yuhadi Samad, dan Pimpinan Bank Sulselbar, Syaiful Abdullah Mesfer, menandatangani perjanjian tersebut, disaksikan oleh Penjabat Bupati Sinjai, T.R. Fahsul Falah.
Langkah ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan simbol transformasi menuju transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Bank Sulselbar berkomitmen untuk mendukung transisi ini secara berkelanjutan. Acara ini juga menjadi ajang sosialisasi batas desa dan kelurahan di Kabupaten Sinjai, menunjukkan tekad Pemkab dalam memperkuat administrasi dan tata kelola keuangan desa.
Di bawah visi pembangunan berkelanjutan, Pemkab Sinjai melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menggelar Konsultasi Publik terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 pada 30 Juli 2024. Konsultasi ini dibuka oleh T.R. Fahsul Falah, yang selalu mengutamakan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dalam setiap rencananya.
Kepala DLHK, Sofwan Sabirin, menekankan pentingnya masukan dari berbagai pihak untuk menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan. Setiap ide menjadi benang emas dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Konsultasi ini mencakup identifikasi stakeholder, pengumpulan data, dan analisis capaian SDGs, dengan partisipasi dari pimpinan OPD, camat, Pokja KLHS, akademisi, dan tim ahli dari Puslitbang WITARIS Unhas Makassar.
Pada hari yang sama, Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Mendagri Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian. T.R. Fahsul Falah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti rapat ini secara virtual, menunjukkan sinergi antara pusat dan daerah. Mendagri menekankan pengelolaan stok pangan, percepatan impor, dan pemantauan harga. Data dari BPS menunjukkan IPH Sinjai pada Juli 2024 di angka -2,04, dengan inflasi menurun menjadi 2,13 dari 2,45 bulan lalu.
Pemkab Sinjai juga menunjukkan komitmen dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui kerja sama dengan PT. Digital Tandatangan Asli (DTA) untuk penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Penandatanganan ini dilakukan oleh T.R. Fahsul Falah dan pimpinan PT DTA, Sutarno Bintaro, di Jakarta pada 15 Juli 2024. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika (Kominfo) dan Persandian Sinjai, Dr. Mansyur, menegaskan kerja sama ini sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) PT DTA.
“Implementasi TTE di Sinjai merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien,” kata Mansyur dengan bangga.
Layanan TTE kini telah terlaksana dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), melengkapi pelaksanaan TTE di Kabupaten Sinjai.
Dalam evaluasi kinerja triwulan III (April – Juni 2024), yang digelar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Jakarta, T.R. Fahsul Falah memaparkan 10 aspek prioritas yang telah dicapai. Aspek-aspek tersebut meliputi kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan, dan pengangguran.
Di bidang kesehatan, ada 29 dokter spesialis yang melayani di Kabupaten Sinjai, dan 8 dokter umum sedang menempuh pendidikan spesialis. Untuk penurunan stunting, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk skrining anemia, pemberian tablet tambah darah, dan pemberian makanan tambahann berbahan pangan lokal.
Di bidang layanan publik, Pemkab Sinjai telah memberikan fasilitasi kepada OPD yang akan memperbarui SOP-nya dan rutin melakukan kunjungan kerja ke kecamatan terkait pemenuhan aspek layanan publik. Pemkab Sinjai juga telah melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Dalam penanganan inflasi, Pemkab Sinjai rutin memantau perkembangan harga, melakukan rapat koordinasi, sidak pasar, dan gelaran pasar murah. Untuk BUMD, Pemkab Sinjai intens melakukan pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi.
Upaya lain yang telah dilakukan termasuk percepatan pelaksanaan kegiatan untuk penyerapan anggaran yang efisien dan akuntabel, serta penyusunan turunan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan. Kegiatan unggulan seperti Sinjai Bebas Paket A, pengelolaan sampah 3R, dan Sinjai Bebas Katarak juga telah berhasil dilaksanakan.
Dalam mengatasi pengangguran, Pemkab Sinjai telah melakukan pelatihan berbasis kompetensi, menyediakan situs Loker Sinjai, mendata lowongan kerja, dan melaksanakan bursa kerja (job fair).
Langkah-langkah tersebut mencerminkan dedikasi Pemkab Sinjai dalam memperkuat tata kelola keuangan dan pembangunan berkelanjutan, berlandaskan transparansi dan partisipasi aktif masyarakat.
Selama sembilan bulan kepemimpinan T.R. Fahsul Falah sebagai Penjabat Bupati Sinjai, setelah menggantikan Andi Seto Asapa (ASA) yang memasuki purna tugas pada 25 September 2023, banyak kemajuan dan perkembangan signifikan telah tercapai. Dilantik oleh Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Badaruddin, pada 26 September 2023, Fahsul Falah, yang berasal dari Aceh Timur, membawa visi dan misi yang jelas untuk kemajuan Sinjai.
Kendati pada awal kepemimpinannya sempat diterpa sorotan, Fahsul Falah menjawabnya dengan prinsip, “akan menjawab dan membuktikan dengan kinerja yang maksimal untuk Sinjai”. Hasilnya, pengakuan dan apresiasi terhadap kinerjanya mulai bermunculan.
Sebagai putra Aceh yang dipercaya mengemban berbagai tugas penting, mulai dari Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar 2020-2022 hingga Sekretaris BPSDM Kementerian Dalam Negeri pada 2022-2023, serta Kepala Pusat Strategi Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Fahsul Falah telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa.
Pencapaian lainnya termasuk berbagai penghargaan, seperti Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden RI dan Penghargaan atas Prestasi yang diperolehnya dengan Predikat Memuaskan. Kini, sebagai Pj Bupati Sinjai, kinerjanya terus menunjukkan hasil yang signifikan.
Menjelang Pilkada Serentak 2024, pada 6 Agustus 2024, jajaran Polres Sinjai menggelar rapat koordinasi di Aula Mapolres Sinjai. Rakor ini dihadiri oleh Pj. Bupati Sinjai, T.R. Fahsul Falah, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah. Kapolres Sinjai, AKBP Harry Azhar Hasry, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan memperkuat persiapan pelaksanaan Operasi Mantap Praja Pallawa untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama Pilkada.
“Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai instansi untuk memastikan kesiapan seluruh pihak terkait dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita siap melayani mereka dalam memilih pemimpin daerah,” kata Kapolres Sinjai.
Pj. Bupati Sinjai, T.R. Fahsul Falah, menekankan pentingnya koordinasi antara seluruh instansi untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. “Saya mengimbau semua instansi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing -masing sesuai kewenangan yang dimiliki. Lakukan koordinasi yang efektif melalui Operasi Mantap Praja,” tegasnya.
Dalam forum rakor ini, Kabag Ops Polres Sinjai, Kompol Sunyoto, memaparkan langkah-langkah pengamanan yang akan diterapkan selama Pilkada.
Penulis : Supriadi Buraerah
