MAKASSAR, MERPOS – Pemerintah Kota Parepare kembali mengukir prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan.
Untuk kesekian kalinya, Pemkot Parepare berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Predikat tertinggi dalam audit keuangan pemerintah ini diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, dalam acara resmi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Makassar, Rabu (4/6/2025).
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyambut penghargaan ini dengan penuh syukur dan kebanggaan. Ia menilai pencapaian tersebut sebagai wujud nyata dari konsistensi dan komitmen pemerintahannya dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulsel, atas kerja keras dan dedikasinya dalam menyelesaikan pemeriksaan. Capaian ini adalah buah dari kerja sama dan sinergi antara eksekutif dan legislatif,” ujar Tasming Hamid.
Tasming menegaskan bahwa opini WTP bukan hanya simbol pencapaian administratif, melainkan representasi dari komitmen Pemerintah Kota Parepare, untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
“Ini adalah komitmen kami untuk menjaga tata kelola keuangan yang baik, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” tegasnya.
Diketahui, penyerahan LHP oleh BPK merupakan agenda tahunan yang menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan anggaran negara.
Opini WTP sendiri diberikan ketika laporan keuangan dianggap telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Wali Kota Tasming berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan, dan menjadi pemicu semangat seluruh jajaran pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan di Kota Parepare.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, turut mengapresiasi capaian tersebut. Ia menyebut bahwa opini WTP mencerminkan keberhasilan Pemkot Parepare dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar, dan sesuai dengan standar nasional.
“WTP ini seharusnya memang menjadi standar yang dicapai setiap pemerintah daerah. Jika belum mencapainya, berarti belum memenuhi standar. Tapi kami melihat capaian ini sebagai sebuah prestasi karena membutuhkan kerja keras seluruh perangkat pemerintah daerah,” ujar Kaharuddin.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan meraih opini WTP adalah hasil dari sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Ini adalah kerja tim antara pemerintah kota dan DPRD. Tanpa kerja sama dan komunikasi yang baik, capaian seperti ini tentu tidak mungkin terwujud,” tutupnya.
Dengan raihan opini WTP ini, Kota Parepare kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga integritas tata kelola keuangan daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (SUMARNI AZIS/MERPOS)
