SIDRAP, MERPOS — Pemerintah Kabupaten Sidrap mengikuti dua agenda nasional yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin (21/4/2025). Kegiatan tersebut yakni Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, memimpin jajaran mengikuti agenda dari Ruang Rapat Wabup Sidrap, Lantai II Kantor Bupati. Tampak hadir, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Siara Barang, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Suharya Anggriani, Kabag Ekonomi, Rimba, Kabag Kerja Sama, Andi Basse, dan sejumlah perwakilan instansi lainnya.
Rakor Pengendalian Inflasi Daerah merupakan agenda rutin mingguan Kemendagri yang diikuti pemerintah daerah se-Indonesia. Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Hadir pula Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, serta sejumlah pejabat kementerian terkait lainnya.
Dalam paparannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya data tunggal kemiskinan nasional sebagai dasar untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. “Data ini menjadi pegangan untuk kementerian/lembaga dan daerah untuk mengurai kemiskinan ekstrem di wilayah,” katanya.
Ia juga menyampaikan dua metode dalam menghimpun data, yakni pendekatan top-down dan bottom-up dari daerah. “Kita memiliki berbagai skema untuk mengatasi kemiskinan, namun kuncinya adalah keakuratan data tunggal bersama,” ujar Mendagri.
Sementara itu, terkait program Sekolah Rakyat, Tito menyebutnya sebagai peluang besar yang digagas Presiden Prabowo. Ia berharap pemerintah daerah dapat menyambut baik dan mempersiapkan usulan sesuai kriteria yang ditetapkan.
“Kriteria prioritas pemilihan Sekolah Rakyat adalah bagi yang telah memiliki tempat atau lahan dan gedung atau bangunan, serta tidak terlalu jauh dari kota untuk kemudahan akses para pelajar dan distribusi sarana sekolah,” jelasnya.
Adapun hingga saat ini, papar Tito, terdapat 356 usulan sekolah dari pemerintah daerah yang sedang dipertimbangkan pusat, dengan target 200 sekolah pada tahun pertama 2025.
“Pemerintah daerah kami harapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan program ini tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan. Terutama murid yang diterima diharapkan sesuai dengan ketentuan desil 1 dan 2,” tegas Tito. IRJAS/DP
