MAMUJU, MNC. – Pengurus Forum Komunikasi Penugasan Khusus Kesehatan Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan mendesak Pemerintah Pusat untuk berlaku adil kepada mereka.
Untuk menyampaikan keinginan mereka, Pengurus FKPKK DTPK mengagendakan dalam waktu dekat ini akan kembali mengadakan aksi keduanya di depan Istana Negara.
Wakil Ketua FKPKK DTPK Sulbar Irfan mengatakan, sebelumnya mereka telah melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Kesehatan RI beberapa waktu lalu.
“Untuk menyuarakan tuntutan sekitar seribuan orang anggota FKPKK DPTK, Kami sementara ini melakukan konsolidasi di provinsi masing-masing. Kami berharap bisa menyampaikan langsung tuntutan Kami langsung kepada Presiden RI”, ungkap Irfan.
Penugasan Khusus Kesehatan DTPK merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh Kemenkes beberapa tahun lalu sama dengan bidan dan dokter PTT. Mereka menuntut Pemerintah untuk memberikan kebijakan yang sama diperoleh bidan dan dokter PTT sudah diangkat jadi PNS.
“Kami akan kembali aksi di depan Istana Negara dan kali ini akan diikuti semua keterwakilan dari Provinsi masing-masing menuntut Pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi profesi kesehatan dan memberikan hak yang sama atas apa yang berlaku pada bidan dan dokter PTT, dibmana regulasi (SK) yang kami gunakan sama dengan apa yang bidan danndokter PTT miliki. “SK kami sama karena memang kami produk yang sama yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tapi kenapa kami diperlakukan berbedaa��?a�? ujar Irfan.
Tenaga Penugasan Khusus Kesehatan DTPK berjumlah seribu lebih dan terdiri dari berbagai profesi selain bidan dan dokter seperti : Tenaga Perawat, Petugas Gizi, Kesling, Petugas Laboratorium, Tenaga Farmasi, Petugas Radiologi yang tersebar di 17 Provinsi di Indonesia. (Wentriani/Ika).
