MAMUJU, MERPOS – Kemandirian fiskal Sulawesi Barat belum sepenuhnya bisa diandalkan, melihat 73 persen APBD masih ditopang dari APBN
.Pada Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur Sulbar Tahun Anggaran 2023, yang berlangsung di Kantor DPRD Sulbar, Rabu (8/5/2024).
Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menawarkan solusi lewat Pokok Pikiran (Pokir) Tematik.
Lebih lanjut Sestama BNPP itu menjelaskan, instrumen APBD yang dapat didorong untuk mengintervensi permasalahan -permasalahan yang bersifat urgen dan mendesak, yaitu Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Pokok -Pokok Pikiran DPRD Sulbar.
“Apakah ibu ibu bersedia, misalnya di Mamasa, itu dibuat Pokir Tematik, itu teman teman (DPRD Sulbar) sendiri yang merumuskan,” Tentu ini perlu pemikiran semua sama niatnya,”tutur Prof. Zudan.
Pj Gubernur menyebutkan, ketika Pokir Dewan disusun secara tematik, maka program yang dijalankan akan lebih terarah dan terukur.
“Tentunya ini akan menjadi pembahasan DPRD di Dapil masing masing,” ungkapnya.
Melalui Pokir Tematik tersebut, diharapkan beberapa hal mendesak dapat diatasi, seperti persoalan infrastruktur. Termasuk menurun risiko bencana turunkan agar investor masuk ke Sulbar.
“Kita belum memiliki kemandirian kuat. Sehingga peran sektor swasta masih sangat penting. Kita ingin Sulbar sejahtera mari kita wujudkan secara bertahap,” ujar Prof. Zudan.
Menaggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengatakan, program tersebut bagus demi pembangunan daerah di semua kabupaten di Sulbar.
“Pokir tematik ini secara konseptual saya kira ini adalah gagasan yang ditawarkan Pj Gubernur agar isu -isu pembangunan di daerah ini bisa lebih nyata adanya,” kata Rahim, Rabu (8/5/2024).
Sehingga, anggaran fiscal Sulbar yang sudah kecil ini bisa terukur capaiannya dari tahun ke tahun.
“Teman-teman DPRD Sulbar juga akan melakukan pembicaraan kedalam, untuk menilai apakah Pokir tematik ini bisa pahami dan bicarakan secara bersama,” tambahnya.
Lanjutnya, bisa juga kalau ada opsi -opsi lain yang akan ditawarkan seluruh anggota DPRD Sulbar.
“Tentu opsi-opsi itu tidak meninggalkan spirit bagaimana Dewan menjaga konstituennya. Apapun kita duduk di DPRD ini karena berjanji, ke masyarakat memperjuangkan haknya,” paparnya.
Jika pokir tematik ini diinplementasikan secara absolut, maka dikhawatirkan masyarakat yang memilih kemarin ini karena butuh perhatian.
“Jadi inshaAllah akan kita lakukan kajian bersama untuk melihat opsi mana yang realistis digunakan,” papar Wakil Ketua DPRD. (WENTRY/MERPOS)
