Sejumlah Fraķsi DPRD Sinjai Beri Catatan Ranperda LPJ Pemkab, Namun Tetap Disetujui

Spread the love

SINJAI, MNC – DPRD Kabupaten Sinjai menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir Fraksi – Fraksi, terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Pemkab Sinjai Tahun 2019, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sinjai, Kamis (23/7/2020).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lukman H Arsal, mengacu sesuai hasil Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Yang dihadiri Sekda Sinjai Akbar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sinjai Ratnawati Arief.

Dalam paripurna penyampaian pendapat fraksi tersebut, secara umum. Fraksi menerima Ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Untuk dijadikan Perda sesuai Perundang – undangan yang berlaku.

Ketua DPRD Sinjai Lukman H Arsal mengatakan, semua Fraksi telah menyetujui Ranperda APBD Tahun 2019, menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Kata dia, selanjutnya diasistensi di Kantor Gubernur. Setelah diasistensi, barulah kembali disahkan melalui Rapat Paripurna DPRD.

Meski demikian, dari penyampaian masing – masing Fraksi beberapa memberikan catatan, dan saran. Sebagai rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan APBD untuk tahun-tahun mendatang.

“Harapan kita kedepan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah; bisa lebih bagus lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Saran – saran anggota DPRD tidak ada juga yang mendiskreditkan pemerintah, karena apa yang direkomendasikan itu adalah untuk kepentingan bersama.

Kita adalah mitra, kalau eksekutif bagus maka legislatif bagus. Tidak ada pelanggaran yang kita temukan, semua bagus,” tandas Politisi Gerindra.

Sementara itu, Sekda Sinjai Akbar menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sinjai. Atas disetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, untuk dijadikan sebagai Perda.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sinjai, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Sinjai. Beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan, tentu akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan penajaman kepada OPD kedepannya,” kata Akbar.

(SUPRIADI BURAERAH/MERPOS)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *