SOPPENG, MNC — Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) lintas sektora,l upaya penanganan darurat bencana banjir dalam rangka meminimalisir dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Soppeng.
di ruang pola kantor Bupati Soppeng, Jumat (13/1/2022), yang dipandu oleh Sekretaris Daerah.
Wakil Bupati Soppeng, Ir.H.Lutfi Halide, MP mengatakan bahwa, dari 24 Kabupaten Kota yang ada di Sulawesi Selatan, 20 Kabupaten Kota sudah dinyatakan darurat bencana.
Sesuai dengan data yang ada,di Kabupaten Soppeng ada 7.676 KK terdampak bencana banjir dengan 25677 jiwa, meliputi Kecamatan Marioriawa, Donri-donri, Lalabata, Ganra, Lilirilau, Citta, Marioriwawo dan Liliriaja.
Darurat bencana ini akan dinyatakan akan berakhir 13 Januari 2023. Olehnya itu di perlu diskusikan bersama. Karena berdasarkan hasil pertemuan beberapa waktu lalu di Makassar, bersama Kepala Badan penanggulangan bencana Nasional menyampaikan, tidak ada daerah di Republik ini yang bisa menangani sendiri bencana itu.
Jangan karena kita ketakutan bekerja masyarakat kita yang korban, bencana itu tidak boleh ditunda – tunda. Begitu ada kejadian, langsung kita action di lapangan.
Kapolres Soppeng AKBP DR (C) H. Muhammad Yusuf Usman SH., SIK., MT. mengutarakan, bagaimana dan apa yang harus diperbuat, ketika daerah kita sudah ditetapkan sebagai salah satu lokasi rawan bencana.
Terkait dengan penanggulangan bencana, kami punya pengalaman di setiap daerah. Kita buatkan Satgas kecil Unit Kerja Lapangan (UKL) yang terdiri dari tiga pilar ada Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kades ini sebagai motornya dibawah yang akan melakukan, atau menginformasikan ketika akan kejadian apa.
Sementara mewakili Dandim, Pasandi Kodim 1423/Soppeng Letda Inf Endang Hermana, mengatakan, untuk bencana banjir. Rata – rata di daerah kita ini adalah banjir kiriman kalau bukan kiriman, air yang mandek.
Kemudian untuk masalah koordinasi para Babinsa, Bhabinkamtibas dengan Kepala Desa dan Lurah saya yakin mereka tetap standby. Apapun yang terjadi di wilayahnya pasti dilaporkan dengan mekanisme yang ada, mungkin dalam laporan kecamatan atau laporan ke Danramil.
Kodim sudah ada alat Perahu, dan itu bisa digunakan kapanpun ada bencana banjir di kabupaten Soppeng. Personilnya sudah ada dan sudah siap, jadi kami biasa bergerak bersama BPBD Damkar.
Melalui forum ini kami himbau kepada para Kepala Desa dan Lurah. Agar disampaikan ke warganya apabila curah hujan tinggi, dimohon jangan ke kebun dulu atau ke ladang apalagi yang melewati sungai-sungai besar, pesan Letda Endang Hermana.
Arahan Kajari Soppeng, Mas’ud, SH.MH mengungkapkan bahwa, terkait dengan penanggulangan bencana, ini merupakan tanggung jawab kita semua. Bukan hanya daerah, bukan hanya negara harus hadir.
Mas’ud memaparkan, agar masyarakat kita selalu diingatkan, selalu dihimbau apakah itu melalui rumah-rumah ibadah atau ditempat lain. Agar selalu waspada ketika bencana ada apakah itu banjir atau longsor. Dan yang terpenting adalah doa, agar kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, harapnya.
Turut hadir, Anggota Forkopimda, para Kepala SKPD, Camat, Desa dan Lurah.
(ANTHO MASLAN/MNC)
