TP Minta Tim Anggaran DPRD dan Pemkot Parepare, Kritis Menguliti APBD Perubahan 2020

Bagikan :

PAREPARE, MNC – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, dalam rangka penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2020. Yang digelar di ruang Paripurna DPRD Kota Parepare, Rabu 12 Agustus 2020.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri langsung Ketua DPRD Kota Parepare, Wakil Ketua DPRD, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Forkompinda. Serta para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare, juga Camat dan Lurah se Kota Parepare.

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, mengatakan, rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2020 Kota Parepare. Resmi diserahkan untuk dibahas di Badan Anggaran oleh Tim Anggaran DPRD, dan Pemerintah Kota Parepare.

Baca Juga :  Ini Surat Edaran Wali Kota Parepare Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat...

“Kita serahkan ini sebagai bentuk komitmen kita bersama dalam mewujudkan Parepare sebagai Kota taat Asas, Administrasi dan Anggaran, untuk kemudian dibahas di badan anggaran oleh tim anggaran DPRD dan Pemkot Parepare,” katanya.

Taufan, menuturkan, jika KUA-PPAS yang diserahkan ini sendiri terdapat beberapa item anggaran, termasuk belanja langsung dan tidak langsung.

“Dalam draf tersebut juga termasuk didalamnya adanya pengurangan terkait Refocussing, atau pengalihan anggaran yang terjadi karena kita menghadapi wabah Virus Corona atau Covid-19, dan itu akan dirasionalkan oleh DPRD,”tuturnya.

Baca Juga :  AKAR-LHD Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Makassar

Dirinya meminta kepada Tim Anggaran DPRD, serta Pemerintah Kota Parepare. “Bisa melihat secara kritis draf Anggaran tersebut, yang jelas apa yang diajukan dalam draf tersebut betul-betul real. Dan telah disesuaikan dengan kebutuhan anggaran, sesuai dengan kondisi keuangan Kota Parepare.”

“Semoga ini bisa dilihat dengan sangat teliti dan dikuliti secara rinci, agar yang dianggarkan bisa tepat sasaran dan di proteksi lebih mendalam lagi, demi mendapatkan hasil yang lebih baik, semoga kita segera sahkan KUA-PPAS tersebut menjadi Peraturan Daerah Kota Parepare,” jelas Ketua DPD I Partai Golkar SulSel ini.

Baca Juga :  Begini Kisah Erna Rasyid Taufan, Ketika Masuk di Bunker Jepang di Yogyakarta...

(NURMAS/MNC)

TP Minta Tim Anggaran DPRD dan Pemkot Parepare, Kritis Menguliti APBD Perubahan 2020

Comment