PAREPARE, MERPOS – Anggota Komisi III DPR RI, Andi Muzakkir Aqil, menggelar acara Open House, di kediamannya di Kota Parepare pada Selasa (1/4/2025). Acara ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, dihadiri oleh berbagai tokoh penting, baik dari pemerintahan maupun masyarakat setempat.
Turut hadir dalam acara tersebut Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, serta Wakil Wali Kota, Hermanto P.
Kehadiran mereka mencerminkan hubungan erat antara pemerintah daerah dan perwakilan rakyat dalam mendorong pembangunan di Parepare. Beberapa tokoh masyarakat juga hadir, di antaranya H. Mistang Hamid, Yasser Aslan Tjanring (Bogar), dan Kurtafati, yang dikenal memiliki peran besar dalam berbagai aspek sosial di kota ini.
Dalam kesempatan itu, Andi Muzakkir Aqil menyampaikan rasa syukur, dan kebahagiaannya bisa berkumpul serta berdialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik antara legislatif, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk menyerap aspirasi serta mencari solusi bersama guna mendorong kemajuan Parepare.
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, Andi Muzakkir juga menyoroti sejumlah isu strategis terkait keamanan dan penegakan hukum di Parepare. Ia menegaskan bahwa stabilitas hukum dan keamanan merupakan faktor kunci dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengapresiasi peran Andi Muzakkir dalam memperjuangkan kepentingan warga Parepare di tingkat nasional. Ia berharap sinergi yang telah terjalin bisa semakin diperkuat sehingga lebih banyak program pembangunan dapat direalisasikan untuk kepentingan masyarakat.
Acara ini juga menjadi ajang diskusi bagi warga yang hadir. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai isu, termasuk peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Parepare.
Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan para pemangku kebijakan semakin erat, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. (*)
