JAKARTA, MNC — Lembaga survei kredibel memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Dalam pilkada misalnya, ketika lembaga survei mengumumkan hasil quick count (hitungan cepat), masyarakat percaya hasil itu benar dan biasanya tak beda jauh dengan real count atau hitungan manual.
Demikian halnya hasil survei kinerja kelembagaan (institusi) negara, yang dirilis lembaga survei patut menjadi referens dan acuan penilaian masyarakat yang dipercaya keabsahannya. Belakangan ini, salah satu institusi yang banyak ‘diteropong’ kinerjanya adalah institusi kepolisian. Tentu saja institusi lain yang juga banyak bersentuhan dengan masyarakat disurvei pula.
Satu temuan hasil survei menggambarkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, lebih tinggi dari 8 (delapan) lembaga tinggi negara lainnya.
Hal itu berdasarkan survei kolaborasi Politica Research and Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI). Survei dilakukan pada 12 November sampai 4 Desember 2021. Dalam survei tersebut, institusi TNI menempati posisi pertama (ke-1) dengan angka (75,4 %= persen). Disusil Polri yang berada di urutan ke-2 dengan tingkat kepercayaan mencapai (67,8 %) dan diurutan ke-3 tiga, KPK (60,4 %).
Selanjutnya, di posisi ke-4 ada Mahkamah Agung (MA) dengan tingkat kepercayaan atau kepuasan publik mencapai (51,9 %). Kemudian ke-5 Mahkamah Konstitusi (MK) dengan capaian (51 ,9%), Urutan ke-6 Kejaksaan Agung (50,4 %).
Seterusnya, di posisi ke-7 DPD (47,7 %) dan posisi ke -8 (MPR 47,4 %). Sedangkan di poisisi paling terakhir dengan tingkat kepuasan atau kepercayaan publik paling rendah, DPR yang hanya mencapai tingkat kepuasan publik sebesar (44,1 %).
“TNI memang selalu diberi kepercayaan paling tinggi oleh masyarakat. Namun, di sini yang berbeda adalah Polri yang bisa mendahului peringkatnya dibanding KPK,” kata Direkrut Eksekutif PRC Rio Prayogo, Senin (27/12/2021).
Survei ini melibatkan 1.600 responden, dengan usia minimal 17 tahun yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling.
Direktur Eksekutif, Politica Research and Consulting (PRC), Rio Prayogo (Foto: Dok. PRC).
Polri Menyalip KPK
Sebelumnya, Lembaga Survei Charta Politika Indonesia merilis survei mengenai lembaga hukum paling baik kinerjanya. Hasilnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menempati urutan pertama, disusul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA).
Survei ini dilakukan selama 29 November-6 Desember 2021 dengan responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan. Survei dengan metode wawancara tatap muka ini memiliki margin of error sekitar +-2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan hasil survei, Polri dipilih responden sebagai lembaga penegak hukum yang paling baik kinerjanya dengan angka 26,7 persen. Disusul KPK 25,6 persen. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar 10,7 persen, Kejaksaan Agung 8,5 persen, Mahkamah Agung 6,9 persen dan tidak tahu atau tidak jawab sebesar 21,7 persen.
Kemudian hasil survei tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara, Presiden menempati urutan pertama diikuti TNI, Polri dan KPK. Berdasarkan hasil survei, tingkat kepercayaan terhadap Presiden sebesar 77,8 persen. Disusul TNI sebesar 76,3 persen. Selanjutnya Polri 66,8 persen dan KPK sebesar 64,3 persen.
Peringkat lima, yaitu Mahkamah Konstitusi 59,3 persen, Kejaksaan Agunh 58,6 persen, Mahkamah Agung 58,3 persen, MPR 56,8 persen, DPR 56,3 persen, dan DPD 56,1 persen.
“Kalau kita lakukan survei ini beberapa tahun yang lalu, terutama sebelum revisi UU KPK, biasanya KPK ini selalu nomor 2 atau nomor 3, bersaing dengan TNI dan kalau kita lihat sekarang, bahkan di beberapa lembaga survei lain dan beberapa temuan memang Polri berhasil menyalip KPK,” ungkap Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, dalam rilis survei secara virtual, Senin, pekan lalu.
Survei ini dilakukan selama 29 November-6 Desember 2021. Total responden sebanyak 1.200 usia 17 tahun ke atas atau memenuhi syarat pemilihan. Survei ini dilakukan metode wawancara tatap muka dan margin of error sekitar +-2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.
Yunarto Wijaya menegaskan, kepercayaan tertinggi adalah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nomor dua diikuti TNI. “Nomor satu paling tinggi itu Presiden, jadi kalau mau dijumlahkan 77,8%. Sekitar 74,6% tingkat kepercayaan yang kedua, ini selalu adu balap, salip-menyalip antara Presiden dan TNI pascareformasi, TNI di tingkat kedua 76,3%,” katanya.
Posisi ketiga, imbuhnya, adalah institusi Polri dan. posisi keempat KPK. “Ketigak ada Polri dengan angka 66,8%. Dan kemudian diikuti dan agak bersaing dengan KPK, tapi ini pola yang saya pikir cukup menarik,” ujarnya. (Nina, Humas Polda Sulsel/ABDUL/MNC).
Direktur Eksekutif Charta Politica Indonesia, Yunarto Wijaya (Foto: Dok. Charta Politica).
