SIDRAP, MNC — Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk laporan keuangan tahun 2019.
Ini ke empat kali secara berturut daerah berjuluk Bumi Nene Malomo tersebut mendapat opini WTP dari BPK.
Penyerahan dan penandatanganan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Sidrap tahun anggaran 2019 berlangsung secara virtual, Jumat (29/5/2020).
Pada kesempatan itu, 17 kabupaten/kota lain di Sulsel juga menerima laporan hasil pemeriksaan.
Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono menyampaikan selamat kepada kabupaten/kota yang telah menerima laporan hasil pemeriksaan.
Ia selanjutnya berpesan kepada seluruh pemda agar di tahun 2020 ini lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan atau mentaati peraturan perundang-undangan.
“Apalagi di tahun ini ada pandemi wabah korona, banyak pengeluaran atau APBD yang dialihkan untuk menanggulangi wabah ini. Sehingga sangat dibutuhkan kehati-hatian di dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah,” papar Wahyu.
Bupati Sidrap, H Dollah Mando, menyambut gembira predikat WTP dari BPK RI tersebut. “Alhamdulillah, ini sudah 4 kali berturut-turut. Mudah-mudahan terus dipertahankan,” kata Dollah usai mengikuti kegiatan di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Sidrap.
Dollah mengatakan, hasil tersebut bisa diraih dengan kerja sama dan dukungan seluruh pihak, termasuk petunjuk dari BPK Sulsel.
“Untuk itu Kami mengucapkan terima kasih. Semoga pengelolaan keuangan semakin baik ke depan,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Sidrap, H Ruslan menyampaikan apresiasi atas opini WTP tersebut dan berharap ke depan Kabupaten Sidrap tetap mempertahannya.
“Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidrap mengapresiasi kerja-kerja dari pemerintah daerah dalam artian mitra DPRD ini. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan WTP tetap dipertahankan,” ungkapnya.
Kegiatan tesebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sidrap, Andi Sugiarno Bachri dan Kasman. Tampak pula Sekretaris Kabupaten Sidrap, Sudirman Bungi, Kepala Inspektorat, Rohady Ramadan, Kepala BKAD, Nasruddin Waris dan sejumlah OPD terkait. ARYANDA
