PAREPARE, MNC — Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bakal melaksanakan pendidikan politik perspektif gender di empat kecamatan selama empat hari, Rabu – Sabtu, 5 – 8 Juli 2023.
Kegiatannya diawali, dengan pembukaan pendidikan politik perspektif gender oleh
Wali Kota Parepare Taufan Pawe, di Auditorium BJ Habibie, Kompleks Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Parepare, Selasa, 4 Juli 2023.
Wali Kota mengatakan, pendidikan politik ini harus dilihat dari beberapa aspek, bukan hanya politik praktis. Menurutnya, terkadang jika berbicara politik, selalu berbicara partai politik (parpol).
“Kalau kita berbicara politik banyak sisi dan dimensi. Ada politik yang berkaitan dengan bagaiamana pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan,” kata Wali Kota Parepare dua periode ini.
Wali Kota pun menekankan, pendidikan politik jangan diartikan semata-mata isu politik praktis, tetapi secara menyeluruh khusunya politik kesejahteraan karena perempuan punya kemampuan manajerial untuk mengelola diri, keluraga, lingkungannya sebagai kawal terdepan
“Saya sekarang ini, di bawah pemerintahan saya. Saya mau perempuan-perempuan Parepare itu dapat ditingkatkan kualitas, kemampuannya. Karena kalau tidak dikembangkan isu untuk peninggkatan kualitas perempuan saya takut, perempuan tidak punya nyali, keberanian seperti yang kita harapkan,” ujarnya.
Wali Kota berharap agar seluruh pejabat struktural menyadari bahwa kegiatan pendidikan politik perspektif gender yang di anggarkan ini, tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas. Karena, Wali Kota mengapresiasi pihak panitia yang menggelar pendidikan politik perspektif gender. Terkhusus kepada kaum perempuan.
“Saya jujur katakan, Parepare ini adalah kota yang indah. Indah dari segi pandangan, indah dari segi perasaan. Ini tidak bisa kita pungkiri, karena Parepare sudah menjadi buah bibir pembicaraan-pembicaran positif. Dan apa yang kami dapatkan karena dukungan dari masyarakat,” jelasnya.
“Saya bangga dengan tokoh masyarakat, bisa duduk berdampingan dengan kaum perempuan. Yang tentu kita harapkan, perempuan ini adalah sosok pribadi yang bisa membawa berkah bagi kehidupan kita semua,” sambung Taufan Pawe.
Wali Kota juga menegaskan, di masa kepemimpinannya kesetaraan gender di Parepare tidak perlu diragukan lagi. Indikatornya bahwa para pejabat di lingkup Pemerintah Kota Parepare juga diperankan 30 persen keterwakilan perempuan.
Sehingga, Wali Kota berharap agar perempuan tidak dilihat dari segi kuantitas saja, tapi juga harus melihat dari segi kualitas di pemerintahan karena perempuan harus selalu diberikan ruang dan kesempatan.
“Di awal kepemimpinan saya, struktural laki-laki dan perempuan (di pemerintahan, red)
hampir berimbang. Kalau pejabat eselon empat hampir sama persis jumlahnya. Nah, kita lihat asisten saya ada tiga, dua di antaranya perempuan. Sembilan kepala bagian, lima di antaranya itu adalah perempuan.
Jadi memang dari awal kepemimpinan saya, saya selalu berpikir bagaiamana isu gender ini dari sisi politik saya implementasikan,” tegasnya. “Jadi apa salahnya, kalau saya mengatakan ke depan Wali Kota Parepare adalah perempuan,” ungkapnya.
Wali Kota menjelaskan, pemberlakukan kuota pencalonan perempuan minimal 30% sangat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan berdasarkan aturan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Peran perempuan tidak hanya dibutuhkan di kepemiliuan saja, namun juga dilibatkan dalam berbagai leading sektor dalam memajukan pembangunan daerah, “ujarnya.
Sementara itu, Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Parepare, Shodiq Asli Umar menjelaskan secara teknis bahwa sosialisasi pendidikan politik perspektif gender itu akan dilaksanakan selama empat hari diikuti 75 orang peserta tiap kecamatan.
“Untuk Kecamatan Bacukiki digelar di Hotel Pare Beac pada Rabu, Juli 2023. Kemudian Kamis 6 Juli untuk Kecamatan Bacukiki Barat digelar di Hotel Pare Bech, Jumat 7 Juli untuk Kecataman Ujung digelar di Hotel Bugis, dan terakhir untuk Kecamatan Soreang akan digelar di Hotel Platinum pada Sabtu 8 Juli 2023,” katanya. terangnya.
Ia menambahkan, sosialisasi itu, untuk menjalankan aturan Mahkamah Konstitusi jika keterwakilan suara perempuan 30 persen dibutuhkan pada Pemilu 2024, mendatang. “Sehingga partisipasi masyarakat secara khusus keterwakilan perempuan dalam berpolitik dapat bisa lebih banyak pada Pemilu 2024, mendatang,” harapnya. (SUMARNI AZIS/MERPOS)
