Monev Penanganan Covid-19 Sidrap, Penerapan Prokes Diperketat

Bagikan :

SIDRAP, MNC –– Pemerintah Kabupaten Sidrap menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) penanganan Covid-19. Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat Sekertaris Daerah Sidrap, Senin (7/12/2020).

Rapat dipimpin Sekda Sidrap, Sudirman Bungi, dihadiri Kasdim 1420 Sidrap, Mayor Inf Sudirman, Kabag Ops Polres Sidrap, Kompol Soma Miharja, dan Pasi OPS 1420 Sidrap, Muhammad T.

Turut hadir, Kadis Kesehatan Dalduk KB, Andi Irwansyah, Kalak BPBD, Siara Barang, Kakan Kemenag, H. Irman, Inspektur Kabupaten, Muhammad Rohady, Kasatpol PP dan Damkar Sidrap, Usman Demma.

Baca Juga :  Isu Hoaks Covid-19 Jadi Lahan Bisnis, Sekda Sidrap Bilang Begini

Hadir pula, Direktur RS Arifin Nu’mang, dr. Budi Santoso, Sekretaris Dinas Kominfo, A. Alauddin.K, Kabag Hukum, A. Kaimal, Kabag Pemerintahan Umum, Fandy A, dan Jubir Covid-19 Sidrap, Ishak Kenre.

Membuka rapat, Sudirman Bungi mengatakan, meningkatnya kasus postif Covid-19 di Kabupaten Sidrap beberapa hari terakhir ini diakibatkan kurangnya ketaatan terhadap protokol kesehatan (prokes).

Menindaklanjuti hal tersebut, lanjut Sudirman, maka Satgas harus segera mengambil langkah-langkah untuk menurunkan kasus Covid-19 di Kabupaten Sidrap.

“Hari ini kita sepakat kembali memperketat protokol kesehatan,” kata Sudirman.

Baca Juga :  Malam Ketujuh Meninggalnya Ketua PKK Sidrap, Bupati Dollah Mando Bersama Pejabat Pemkab Gelar Tahlilan dan Doa Bersama

Ditambahkannya, kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan masih sangat kurang. “Menjadi tugas kita bersama untuk membuat langkah-langkah yang tepat dalam melakukan pencegahan,” tambahnya.

Usai menyampaikan pengantarnya, Sekda Sidrap mempersilahkan para peserta rapat untuk memberikan masukan dan saran tentang perihal yang dimaksud.

Beberapa saran dan masukanpun disampaikan peserta rapat, terkait penanganan pencegahan Covid-19.

Sebagai kesimpulan rapat, kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang semacam pentas seni, olahraga dan sejenisnya untuk sementara tidak diizinkan.

Baca Juga :  Bendahara dan Operator Gaji di Sidrap Ikut Edukasi Perpajakan

Adapun untuk pesta hajatan seperti pernikahan, tetap bisa dilaksanakan selama melaksanakan protokol kesehatan ketat, dengan membatasi jumlah tamu undangan.

“Untuk kegiatan pesta atau hajatan, kita akan membuatkan regulasi SOP protokol kesehatan kepada penanggung jawab hajatan, seperti pembatasan tamu dan tidak adanya lagi makan prasmanan saat menjamu tamu dan diganti dengan nasi kotak,” tambahnya

“Ini kita susun regulasi SOP-nya, semata mata untuk kebaikan kita semua, baik untuk masyarakat maupun petugas,” pungkas Sudirman. ARYANDA

Comment