PAREPARE, MNC – Ada nuansa kebersamaan yang kental antar PT Pelindo Parepare, Pemkot Parepare, Kapolresta Parepare, Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan, Kepala Bea Cukai, Basarnas, Pengusaha Perkapalan, BUMN, BUMD, Kadin, unsur mahasiswa, LSM, media massa dan unsur lainnya. Kebersaamaan itu tak lain, sebagai upaya untuk memaksimalkan peran Pelabuhan Kota Parepare.
Suasana tersebut terlihat dalam diskusi yang bertajuk, Focus Group Discussion (FGD) Kepelabuhanan yang digelar di Lagota Cafe dan Resto Kota Parepare, Kamis, (21/10/2021). Pelaksanaan FGD ini atas prakarsa dan inisiasi Media Harian PARE POS dan Parepos.co.id. Diskusi spesial ini mengusung tema, “Digitalisasi Pelayanan Kepelabuhanan serta Pentingnya Pelabuhan Peti Kemas dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Parepare.”
Jalannya FGD dipandu oleh Komisaris Parepos.co.id, Ir H Suwardi Thahir, M. Si yang juga Direktur SDM Fajar Holding. Tidak tanggung-tanggung, diskusi segar ini menghadirkan 4 (empat) narasumber kompeten. Jelasnya, badir Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden RI Bidang Investasi dan Infrastruktur, Dr H Sukriansyah S Latief, SH, MH didampingi Munjin S.Asyari dan General Manager PT Pelindo Kota Parepare, Sardi, ST yang mewakili Head Region 4 PT Pelindo. Nara sumber lainnya hadir pula, Kepala Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Parepare, Triono, S. Pel, MM dan Kapolresta Parepare, AKBP Welly Abdillah, S.I.K., SH.
Kendati peserta dibatasi hanya 50-an orang, namun latarbelakang peserta dinilai dapat mewakili seluruh stakeholder dan unsur terkait yang diharapkan bisa berkontribusi dalam rangka pengembangan kepelabuhanan. Peserta FGD yang hadir diantaranya, unsur perwakilan Organisasi Perangkat (OPD) Pemerintah Kota Parepare, Bea Cukai, Basarnas, BUMN, BUMD, Pengusaha Perkapalan, Ketua INSA, Ketua HIPMI, Perwakilan Kadin, LSM, unsur mahasiswa serta yang lainnya.
Direktur Harian PARE POS, H Mappiar, HS mengawali pembukaan menyampaikan, agar FGD ini berhasil merumuskan sejumlah peluang bagi pengembangan kepelabuhanan. “FGD ini diharapkan memberikan formula untuk merumuskan strategi kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Parepare melalui kepelabuhanan,”ujarnya.
H. Mappiar juga berharap, agar hasil dari FGD ini membuka peluang membahas tentang Parepare sebagai pusat perniagaan. “Saling berkomunikasi, dan ini sejalan dengan keinginan Pak Walikota untuk menjadikan Parepare sebagai kota niaga dan kota wisata,” ungkapnya mantan Wakebid Organisasi PWI Sulsel.
Wali Kota Parepare yang diwakili Sekda Kota Parepare, Iwan Asaad mengatakan, diskusi ini bisa menjadi ruang untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang bisa menghidupkan pergudangan. Sehingga dapat terkoneksi dengan pelabuhan. Iwan Asaad menggambarkan, Kota Parepare dikelilingi oleh daerah-daerah penghasil komoditi hasil bumi yang sangat melimpah. Sehingga memiliki peluang besar melakukan proscessing (pengolahan), stuffing (pengemasan) pada suatu kawasan pergudangan yang terkoneksi sampai ke pelabuhan.
“Pemkot Parepare sangat mengapresiasi kegiatan ini. FGD sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur perekonomian yang menopang sektor perdagangan, yakni pergudangan di Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS),” jelasnya. Kita harus sadari, imbuhnya, peran kepelabuhanan dapat meningkatkan volume perdagangan dan jangkauan pelayaran yang lebih jauh, terkait layanan lalulintas barang yang keluar dan masuk ke Parepare.
Pangkas Proses yang Resahkan Perusahaan
BAJU BATIK Stafsus Wapres RI H Sukriansyah S.Latif dan Kanan Sekdako Parepare Iwan Asaad. (FOTO : PP)
Staf Khusus Wakil Presiden RI, Bidang Investasi dan Infrastruktur, Sukriansyah S Latief menegaskan, peran maksimal kepelabuhanan merupakan kunci kemajuan perekonomian. Dia juga mengingatkan agar tidak meresahkan perusahaan-perusahaan dengan proses yang berbelit-belit. “Kalau mau ekonomi maju, maka kepelabuhanan harus berperan maksimal. Kuncinya pangkas proses yang dinilai meresahkan perusahaan masuk,”ujar Komisaris Pelindo Jasa Maritim tersebut.
Dikatakan, tadi sudah ada dari Pelindo, KSOP, pemerintah daerah kita bersama sama akan meningkatkan peran dari semua stakeholder, untuk meningkatkan perekonomian di bidang kepelabuhanan ini. Sukriansyah, yang juga mantan Pemred Harian FAJAR itu memaparkan, seperti masalah yang ada di dermaga, jalan, Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS).
Selanjutnya tentang pusat Perberasan Industri (PIB), urainya lagi, harus dibenahi karena semua itu sebagai pendukung untuk majunya perekonomian di Parepare. Hingga saat ini, hal yang mendesak yang harus diperbaiki dan dicarikan solusi adalah kran darat (shore crane).Karena tidak ada di Parepare.
“Makanya ini mau dicarikan jalan keluarnya. Karena skip kran itu ada dari kapalnya langsung. Tapi kalau kran darat yang mengangkut barang itu yang biasanya masih kesulitan. Beda dengan di Makassar karena ada skip krannya yang besar. Nah, termasuk jalan, termasuk pelayanan di pelabuhan yang masih dikeluhkan di masyarakat. Kita bagaimana caranya memperbaiki semua itu,”kuncinya Uki panggilan akrabnya.
Sebelumnya, Kepala KSOP Kota Parepare Triono S.Pel, MM dalam pemaparannya menjelaskan, jika status Pelabuhan Parepare ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul, atau fungsi pokoknya melayani angkutan muat antar provinsi dalam negeri. “Wilayah kita punya kedalaman laut sekitar 10-20 meter, kolam pelabuhan yang ada di dermaga 7,765 hektar. Maka sebagai pelabuhan yang berstatus wajib pandu, kita juga punya navigasi pantai,” jelasnya.
General Manager PT Pelindo Kota Parepare, Sardi ST mengungkapkan, pihaknya mengelola tiga area pelabuhan yaitu Pelabuhan Cappa Ujung, Pelabuhan Nusantara dan Pelabuhan Rakyat (Pelra) Lontange. Sardi mengakui, dengan komoditi yang dominan yaitu beras, pakan ternak, telur dan pupuk, mampu menangani muatan hingga 123 ribu ton. “Saat ini tinggal memikirkan bagaimana mendatangkan kapal muatan peti kemas datang ke Parepare, walaupun saat ini kita belum punya peralatan dalam penanganan peti kemas,” tutur GM PT Pelindo itu.
Sementara itu, Kapolres AKBP Welly Abdillah S.I.K., SH menyampaikan, keamanan dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat berpengaruh pada tingkat keamanan daerah. Karena itu, urainya, Polri siap memberikan support kepada KSOP untuk menjaga keamanan di kawasan pelabuhan.
“Kunci untuk menarik investor masuk yaitu salah satunya dengan menciptakan rasa aman di daerah tersebut. Rumusnya cegah terjadinya kejahatan dan antisipasi dampak bencana alam serta mematuhi Perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) tiap melakukan usaha,” tegasnya.
Ketua Panitia Pelaksana FGD, Ade Cahyadi menambahkan, dalam FGD tersebut sejumlah pertanyaan pun disampaikan para peserta mulai terkait jarak Pelra Lontangge dan Pelabuhan Cappa Ujung, dermaga yang tak memuaskan dengan panjang kapal, termasuk imbauan agar pembangunan ke depannya tetap memperhatikan lingkungan dan penghijauan.” serta karcis dan parkiran pelabuhan mewarnai diskusi. Alhamdulilah berjalan sukses, terima kasih kepada semua pihak atas suksesnya kegiatan FGD tersebut,” kilahnya yang juga Ketua SMSI Parepare. (MARPAS/ABDUL).
KANAN. Komisaris Pare Pos Ibrahim Manisi, Stafsus Wapres RI H.Sukriansyah S Latif, wartawan Cyberpare Jamaluddin Perjaka, Direktur SDM Fajar Holding H.Suwardi Thahir dan Pemum MERPOS Marno Pawessai. (FOTO : NURMAS/MNC)
