PAREPARE, MERPOS – Pelayanan kesehatan di Kota Parepare makin mudah. Juga masyarakat tak perlu merogoh biaya untuk berobat. Pasalnya, Pemkot Parepare sudah menerapkan Universal Healthy Coverage (UHC)
Pemkot dan DPRD Parepare sudah menetapkan anggaran Rp 22 miliar setiap tahun untuk program UHC. Artinya, BPJS kesehatan milik masyarakat Parepare sudah digratiskan.
Kadis Kesehatan Parepare Rahmawati Natsir menegaskan tidak ada alasan bagi Fasilitas Kesehatan untuk tidak melayani warga. Pasalnya, kata dia, BPJS Kesehatan warga sudah digratiskan dalam program UHC.
“Kalau toh tidak aktif atau belum memiliki, Puskesmas langsung mengusulkan untuk diaktifkan atau diterbitkan jaminannya (BPJS). Tidak ada alasan bahwa tidak dilayani. Karena ini kita sudah UHC, bisa diaktifkan setiap saat,” ungkap Rahmawati saat ditemui media, Rabu (17/1/2024).
Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang belum punya atau tidak aktif BPJS Kesehatannya bisa segera melapor ke Kelurahan. Sehingga, BPJS kesehatan warga bisa langsung diaktifkan.
“Supaya Lurah melaporkan ke kami melalui aplikasi Sipera. Kami bisa langsung mengaktifkannya,” imbuhnya.
Rahmawati sudah meminta seluruh Puskesmas untuk tetap melayani masyarakat. Jika BPJS kesehatan warga belum aktif atau tidak ada, langsung diaktifkan dan diterbitkan.
“Jadi tidak ada alasan untuk faskes dalam hal ini Puskesmas tidak melayani masyarakat saat tidak memiliki BPJS. Karena kami sudah imbau seluruh Puskesmas, apabila ada masyarakat yang tidak memiliki BPJS kesehatan tetap dilayani. Puskesmas diminta untuk diterbitkan BPJS kesehatannya,” jelasnya.
Untuk mengaktifkan dan menerbitkan BPJS Kesehatan tidak perlu waktu lama. Dirinya menjamin, BPJS kesehatan bisa aktif paling lama dua hari.
“Kalau pasien sakit hari ini di rumah sakit, rumah sakit bisa langsung sampaikan ke kami, lalu kami aktifkan. Ini hari dilaporkan, kita langsung aktifkan ini hari atau besok,” ujar Kadinkes. (*)
