JAKARTA, MERPOS – 11 Maret 2025. Kementerian Dalam Negeri menggelar Forum Diskusi Aktual bertajuk Penerapan Wastewater-Based Epidemiology (WBE) Jepang untuk Meningkatkan Sanitasi dan Menekan Angka Stunting di Indonesia. Diskusi ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan dalam membangun strategi berbasis data guna mengatasi permasalahan sanitasi serta meningkatkan status gizi nasional dengan mengadopsi pengalaman dan teknologi dari Jepang.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Command Center BSKDN ini menghadirkan berbagai narasumber dari dalam dan luar negeri, antara lain DR. Yusharto Huntoyungo, M.Pd. (Kepala BSKDN Kemendagri), Ms. Kohigashi Kana (Director for International Negotiations, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan), serta akademisi dan pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), FAO, Universitas Indonesia, dan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala BSKDN, DR. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., menekankan pentingnya penerapan WBE sebagai metode pemantauan kesehatan masyarakat berbasis analisis air limbah. “Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting nasional masih mencapai 21,5 persen pada tahun 2023. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah sanitasi yang buruk serta tingginya paparan patogen di lingkungan yang berdampak pada kesehatan anak-anak. Metode WBE berpotensi menjadi alat pemantauan yang efektif dalam mengidentifikasi daerah dengan risiko sanitasi rendah,” ujarnya.
Ms. Kohigashi Kana menjelaskan bahwa Pemerintah Jepang telah menginisiasi program WBE di Bali sejak tahun 2021 dan terus memperluas implementasinya di berbagai daerah melalui kerja sama dengan Yachiyo Engineering. “Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang menjadi kunci sukses penerapan WBE di Indonesia. Program ini diharapkan dapat diterapkan secara luas demi meningkatkan sektor pelayanan publik dan kesehatan masyarakat,” katanya.
Salah satu paparan menarik disampaikan oleh Nopa Dwi Maulidiany, Ph.D., dari Universitas Indonesia, yang menyoroti hubungan erat antara kualitas sanitasi dan angka stunting. “Data menunjukkan bahwa daerah Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua masih memiliki tingkat sanitasi yang rendah serta angka stunting yang tinggi. Oleh karena itu, intervensi berbasis data sangat diperlukan untuk menentukan strategi yang tepat dalam peningkatan kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam sesi lainnya, Tamotsu Kimiko dari Yachiyo Engineering Co., Ltd., menjelaskan bahwa proyek WBE telah diimplementasikan di Denpasar sejak tahun 2019 dan terus dikembangkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pemantauan epidemi penyakit menular seperti COVID-19, polio, hepatitis, serta pencemaran lingkungan yang berkontribusi terhadap stunting. “Kami berencana mengembangkan platform data WBE di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat,” katanya.
Harimurti Nuradji, Ph.D., dari BRIN, menambahkan bahwa pendekatan WBE juga dapat diterapkan dalam pengawasan resistansi antimikroba (AMR). “AMR telah menyebabkan 4,95 juta kematian pada tahun 2019, dengan Indonesia menempati peringkat kelima tertinggi di Asia Tenggara. Melalui pemantauan berbasis limbah, kita dapat mengidentifikasi penyebaran patogen dan mengambil langkah strategis untuk pengendaliannya,” jelasnya.
Pada akhir forum, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, T.R. Fahsul Falah, menegaskan komitmen BSKDN dalam mendukung implementasi WBE di Indonesia. “Forum ini menjadi langkah awal dalam membangun kebijakan yang lebih strategis dan berbasis bukti ilmiah. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk menjadikan WBE sebagai alat utama dalam pemantauan kesehatan masyarakat dan penanganan stunting di Indonesia,” tutupnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, diharapkan metode WBE dapat menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat serta memastikan generasi mendatang tumbuh dengan gizi yang lebih baik dan lingkungan yang lebih sehat.
